Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode 2014-2016, Anies Baswedan menyebut menjadi pembicara dalam kegiatan Ramadan Public Lecture di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Senin (3/3/2025). Dalam kesempatan itu, Anies menyoroti soal pendidikan yang harus dipandang sebagai investasi.
Menurut Anies, pendidikan saat ini masih kerap dipandang sebagai cost atau biaya. Keuntungan dari pengeluaran di bidang pendidikan tak bisa langsung ditagih dalam waktu dekat.
"Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang infrastruktur pendidikan, maka jangan harap dia muncul dalam statistik besok," ujar Anies dalam siaran akun YouTube Masjid Kampus UGM.
"Bahwa dikerjakan hari ini, maka akan muncul manusia-manusia luar biasa sebelum pemilu besok. Mana, nggak ada. Nggak bisa," ungkapnya.
Karena itu, kata Anies, penyelenggaraan forum pendidikan dunia alias world education forum digelar tiap 15 tahun sekali. Beda dengan forum ekonomi dunia atau world economic forum yang diadakan satu tahun sekali.
"Jadi world education forum tahun 2015. Sebelumnya tahun 2000, sebelumnya tahun 85, sebelumnya tahun 70. Dalam waktu 45 tahun baru 4 kali. Tiap 15 (tahun) baru ada lagi 2030. Tiap mengambil keputusan ditunggu 15 tahun hasilnya," ucapnya.
Anies pun menceritakan pengalamannya ikut world education forum tahun 2015 saat masih jabat menteri. Namun sayang, setelah ikut terlibat dalam sejumlah kesepakatan taraf dunia, Anies dicopot oleh Presiden ketujuh RI, Joko Widodo alias Jokowi pada tahun 2016.
'Saya kebetulan ikut dalam world education forum, 2015. Waktu itu masih Mendikbud. Bikin kesepakatan-kesepakatan, ikut bikin kesepakatan, pulang eh reshuffle huh," ucap Anies disambut gelak tawa hadirin.
Lebih lanjut, ia menceritakan ada satu kesepakatan dalam world education forum, yakni memberi akses pendidikan setara PAUD tiap anak minimal satu tahun sebelum masuk SD.
Baca Juga: Potret Warga Jakarta War Takjil di Bendungan Hilir, Siapa Cepat Dia Dapat
"Untung reshuffle iya. Jadi salah satu kesepakatan terpenting adalah PAUD universal. Tiap anak dapat minimal 1 tahun pendidika pra-SD, itu salah satu kesepakatan, Dan indonesia termasuk yang tanda tangan. Menterinya Anies Baswedan, iya," tutur Anies.
Seharusnya, kata Anies, kesepakatan soal PAUD universal ini dilaporkan lagi dalam world education forum 2030 mendatang. Namun, Anies tak sempat mengerjakannya hingga tuntas, kebijakan ini dijalankan saat ia menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
"Nah karena pindah posisi jadi saya kerjakannya di Jakarta. Dan di Jakarta sekarang alhamdulillah satu anak dapat kesempatan satu tahun sebelum masuk SD," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Jadi Pembicara di UGM, Anies: di Sini Terang Benderang, Siapa Bilang Gelap?
-
Ampuh Selamatkan Bibir Kering, Bolehkah Pakai Lip Balm saat Puasa Ramadan?
-
Menteri Dikdasmen Umumkan Perubahan Libur Lebaran Siswa Sekolah: Maju 5 Hari
-
Ormas Gerakan Rakyat Dideklarasikan, Berpontensi Jadi Parpol Antarkan Anies Maju di Pilpres 2029
-
Potret Warga Jakarta War Takjil di Bendungan Hilir, Siapa Cepat Dia Dapat
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing