Suara.com - Juru bicara Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas Hazem Qassem telah menekankan bahwa setiap pengaturan untuk masa depan Gaza setelah berakhirnya perang harus dibuat melalui kesepakatan nasional dan bahwa gerakan ini tidak akan membiarkan kekuatan asing ikut campur.
"Jika ada kesepakatan nasional, kami siap untuk tidak memiliki peran dalam pemerintahan Jalur Gaza di masa depan," kata Qassem.
Juru bicara tersebut mengatakan bahwa posisi Hamas jelas dan setiap rencana untuk masa depan Gaza setelah berakhirnya perang terhadapnya harus dilakukan melalui kesepakatan nasional, dan "kami akan memfasilitasi pekerjaan ini".
"Hamas tidak perlu menjadi bagian dari tindakan yang diambil, dan gerakan ini tidak tertarik dengan hal ini dan tidak ingin diberitahu tentang tindakan ini sama sekali," tambahnya.
Qassem menekankan bahwa tindakan administratif harus dilaksanakan melalui kesepakatan nasional internal, dengan mengatakan bahwa Hamas tidak akan membiarkan kekuatan asing ikut campur.
"Langkah-langkah yang diambil ini hendaknya menjadi dasar bagi dimulainya operasi rekonstruksi serius dan nyata di Jalur Gaza, guna memberi kesempatan untuk menyelamatkan penduduk Gaza dari bencana yang disebabkan oleh perang genosida rezim Zionis terhadap penduduknya," katanya.
Hazem Qassem, selain menghargai posisi negara-negara Arab dalam mengutuk kebijakan membuat rakyat Gaza kelaparan, juga menuntut langkah-langkah praktis dari dunia Arab untuk mencegah berlanjutnya pendekatan ini oleh "rezim Zionis".
Qassem menghargai posisi negara-negara Arab yang telah menyatakan penentangan mereka terhadap kebijakan membuat rakyat Gaza kelaparan oleh rezim Zionis, dan menyerukan tindakan praktis oleh negara-negara Arab untuk menghentikan kebijakan ini, demikian dilaporkan jaringan berita al-Aqsa.
Ia menekankan bahwa kelanjutan kebijakan ini oleh rezim Zionis meletakkan dasar bagi pelaksanaan rencana relokasi rakyat Gaza, yang akan berdampak serius bagi keamanan nasional negara-negara Arab.
Baca Juga: Sinopsis Film No Other Land yang Menang Oscar 2025, Sorot Realita Pahit di Palestina
Juru bicara Hamas meminta negara-negara Arab untuk mengambil langkah-langkah praktis guna mencegah berlanjutnya kebijakan ini dan mencegah pelaksanaan rencana rezim Zionis untuk relokasi paksa penduduk Gaza.
Pernyataan Qassem muncul setelah kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada hari Minggu bahwa masuknya semua barang dan bantuan ke Jalur Gaza telah dilarang sejak pagi ini.
Berita Terkait
- 
            
              Tolak Usulan Trump, Negara Arab Siapkan Rp825 Triliun untuk Rekonstruksi Gaza
 - 
            
              Gencatan Senjata Rapuh, Ramadhan di Gaza Dihantui Ketakutan
 - 
            
              Ancaman Netanyahu: Konsekuensi "Tak Terbayangkan" Jika Hamas Tak Bebaskan Sandera
 - 
            
              Pemimpin Arab Bertemu di Mesir Tolak Rencana Trump soal Gaza
 - 
            
              Sinopsis Film No Other Land yang Menang Oscar 2025, Sorot Realita Pahit di Palestina
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM