Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath mengungkap alasan mengapa rapat Komisi III dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Febrie Adriansyah digelar secara tertutup pada Rabu (5/3) sore kemarin.
Rano yang bertindak sebagai pimpinan rapat menjelaskan, jika dalam rapat tersebut membahas sejumlah perkara pidana yang sedang diproses Kejagung, salah satunya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina.
"Jadi rapat kami dengan Jampidsus siang tadi (kemarin sore) membahas perkembangan penanganan yang perkara pidana khusus yang sedang berjalan, termasuk kasus PT Pertamina dan kasus-kasus besar lainnya," kata Rano kepada Suara.com, Rabu (5/3/2025) malam.
Namun terpaksa rapat digelar secara tertutup, kata dia, alasannya karena beberapa perkara masih dalam tahap penyidikan dan memerlukan pendalaman lebih lanjut.
"Rapat dilakukan secara tertutup untuk menjaga integritas dan kerahasiaan proses hukum serta menghindari potensi gangguan terhadap penyelidikan yang sedang berlangsung," ujarnya.
Selain itu, kata dia, Jampidsus juga menekankan perlunya ruang diskusi strategis guna mengoptimalkan pengembangan perkara.
"Meskipun rapat berlangsung tertutup, secara prinsip substansi yg dibahas tetap sejalan dengan informasi yang telah diketahui publik," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, jika Komisi III mendukung sepenuhnya langkah-langkah Kejagung, khususnya Jampidsus, dalam menangani kasus korupsi secara tegas dan profesional. Penegakan hukum yanh kuat harus berjalan, kata dia, seiring dengan upaya optimal dalam pemulihan kerugian negara.
"Kami berharap proses penindakan yang dilakukan semakin efektif, tidak hanya dalam menegakkan keadilan, tetapi juga dalam mengembalikan aset negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata bagi kepentingan publik," pungkasnya.
Baca Juga: Said Didu Bicara soal Korupsi Pertamina Dan Permintaan Maaf Yang Terlambat
Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah akhirnya menyampaikan hal apa yang dibahas saat dirinya rapat tertutup dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Febrie menyampaikan jika dalam rapat tadi salah satu yang dibahas adalah kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina.
"Pertamina dibahas tadi ya," kata Febrie ditemui usai rapat.
Namun, usai rapat ini, Febrie seolah ingin menyampaikan pesan agar masyarakat tetap percaya terhadap Pertamina meski adanya kasus dugaan korupsi.
"Dan yang terpenting di sini saya sampaikan bahwa untuk masyarakat jangan khawatir untuk pembelian produk di Pertamina," ujarnya.
Ia mengatakan, sudah melakukan kordinasi dengan Pertamina untuk bisa menguji produknya secara berkala.
Tag
Berita Terkait
-
Said Didu Bicara soal Korupsi Pertamina Dan Permintaan Maaf Yang Terlambat
-
Dipanggil Kejagung, Influencer Fitra Eri Ngaku Diperiksa Soal Pengaruh BBM ke Mesin Kendaraan
-
Jampidsus Kejagung Usai Rapat Tertutup dengan DPR: Cintai Produk Sendiri, Jangan Tinggalkan Pertamina
-
Kejagung Soal Dugaan Keterlibatan Thohir Bersaudara di Kasus Pertamina: Belum Ada
-
Kasus Korupsi Pertamina: Kejagung Periksa 8 Saksi, Salah Satunya Influencer Otomotif Fitra Eri
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua
-
Kasatgas Tito Karnavian Pastikan Pemulihan Sekolah Pascabencana di Tapanuli Tengah