Suara.com - Pemerintah mulai finalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai referensi untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Salah satu temuan dari data itu menunjukan bahwa hampir 40 persen masyarakat miskin di Indonesia rupanya bekerja sebagai buruh tani. Kelompok masyarakat itu mayoritas tinggal di desa.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, pembentukan koperasi desa diharapkan bisa menciptakan lapangan usaha baru dan memberdayakan masyarakat desa itu untuk keluar dari jaring kemiskinan ekstrem.
"Dengan adanya koperasi desa ini, kami berharap bisa bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk mengentaskan kemiskinan di desa-desa," kata Wamensos Agus Jabo saat rapat pembahasan Koperasi Merah Putih bersama Kementerian Koperasi, Kamis (6/3/2025).
Program Koperasi Desa Merah Putih itu sejatinya dijalankan oleh Kementerian Koperasi yang bersinergi dengan Kemensos dalam pengentasan kemiskinan, terutama di kawasan pedesaan.
Agus menuturkan kalau sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mengatasi masalah kemiskinan sangat penting sebagai solusi masalah sosial yang selama ini belum berhasil terselesaikan.
"Dalam pembangunan 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih, Kemensos sangat mendukung karena program pembangunan koperasi desa ini bersinergi dengan program pemberantasan kemiskinan yang ada di desa-desa," ujarnya.
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dinilai sebagai langkah strategis untuk mendukung program pengentasan kemiskinan yang diperintahkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Melalui koperasi, masyarakat desa tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi juga diberdayakan untuk mandiri secara ekonomi.
"Koperasi ini menjadi salah satu solusi untuk mengubah masyarakat miskin menjadi masyarakat yang berdaya, produktif, dan mandiri," ucap Agus.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga meyakini Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran penting dalam mewujudkan program pemberdayaan masyarakat desa, serta menjadi motor penggerak bagi perekonomian desa.
Baca Juga: Kemenkop Gandeng Raffi Ahmad, Target Tingkatkan 60 Juta Anggota Koperasi
Berita Terkait
-
Mengenal Program Koperasi Desa Merah Putih yang Menyasar Kemiskinan Ekstrem
-
Koperasi Merah Putih Gagasan Prabowo Diluncurkan 12 Juli 2025, Dana Desa Jadi Modal Awal
-
Prabowo Ingin Bentuk Koperasi Desa Merah Putih di 70 Ribu Desa
-
Tidak Hanya Ormas, Puluhan Koperasi Antre Mau Kelola Tambang
-
Kemenkop Gandeng Raffi Ahmad, Target Tingkatkan 60 Juta Anggota Koperasi
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
Terkini
-
Anak Gajah 'Tari' Ditemukan Mati Mendadak di Tesso Nilo, Penyebab Masih Misterius
-
Polisi Cikarang Utara Bikin Heboh Minta Warga Lepaskan Maling Motor, Kapolres Bekasi Minta Maaf
-
CEK FAKTA: DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai Demo Agustus 2025, Benarkah?
-
Jenguk Delpedro di Polda Metro Jaya, Bivitri Sebut Penangkapan Upaya Bungkam Kritik
-
Nepal Mencekam: 20 Tewas dan PM Mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres Turun Tangan
-
Baleg DPR Tegaskan Kehati-hatian dalam RUU Perampasan Aset, Ogah Bahas Seperti Bikin Pisang Goreng
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
-
Protes Adalah Hak! API Lawan Pelabelan Negatif dan Ingatkan soal Kasus HAM
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian
-
Dasco Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan Terkini di Tanah Air hingga Keputusan DPR