Jauh dari rumah, penduduk Palestina yang mengungsi juga bergulat dengan beban keuangan yang semakin memburuk.
"Sekarang ada peningkatan permintaan, terutama di Jenin, untuk tempat penampungan umum, karena orang-orang tidak dapat membayar sewa dalam jumlah tersebut lagi," kata Friedrich.
"Semua orang ingin kembali ke kamp."
Pejabat PBB memberikan contoh yang katanya menunjuk pada rencana kehadiran jangka panjang Israel di dalam kota-kota Palestina, yang seharusnya berada di bawah kendali Otoritas Palestina (PA).
"Di Tulkarem, Anda mendengar semakin banyak laporan tentang tentara yang berkeliaran... meminta pemilik toko untuk tetap membuka toko, keluar dan mengeluarkan surat tilang untuk mobil, jadi seolah-olah tidak ada Otoritas Palestina," kata Friedrich.
"Ini sangat mengkhawatirkan, termasuk untuk masa depan PA dan investasi yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk membangun lembaga-lembaga Palestina."
PA yang berpusat di Ramallah dibentuk pada tahun 1990-an sebagai pemerintahan sementara yang akan membuka jalan menuju negara berdaulat di masa depan.
Radikalisasi
UNRWA adalah badan kemanusiaan utama bagi warga Palestina, tetapi undang-undang baru-baru ini melarang badan tersebut bekerja sama dengan otoritas Israel, yang menghambat operasinya yang sangat dibutuhkan.
Baca Juga: KTT Arab Sepakati Masa Depan Gaza: Hamas Akan Menyerahkan Kekuasaan?
"Ini jauh lebih rumit bagi kami sekarang karena kami tidak dapat berbicara langsung dengan militer lagi," kata Friedrich.
"Namun pada saat yang sama, kami terus melakukan pekerjaan kami," katanya, menilai kebutuhan dan mengoordinasikan "respons darurat yang sebenarnya di lapangan".
Anggota parlemen Israel telah meloloskan undang-undang yang menentang pekerjaan UNRWA atas tuduhan bahwa lembaga itu telah memberikan perlindungan bagi pejuang Hamas di Jalur Gaza, klaim yang dibantah PBB dan banyak pemerintah donor.
Operasi Israel yang berkepanjangan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi penduduk, khususnya anak-anak yang trauma karena pengalaman pengungsian, Friedrich memperingatkan.
"Jika orang-orang tidak dapat kembali ke kamp dan kami tidak dapat membuka kembali sekolah... jelas, itu akan menyebabkan lebih banyak radikalisasi di masa mendatang."
Ia mengatakan situasi tersebut dapat memperparah krisis legitimasi bagi PA, yang sering dikritik oleh faksi-faksi Palestina bersenjata karena mengoordinasikan masalah keamanan dengan Israel.
Berita Terkait
-
Setelah Pertukaran Sandera, Trump Peringatkan Hamas: Tinggalkan Gaza atau Hadapi Konsekuensi!
-
Drama di Barnard College: Ancaman Bom dan Aksi Duduk Pro-Palestina Berakhir Ricuh!
-
"Trump Utusan Tuhan", Sandera Israel Beri Pujian di Ruang Oval, Presiden Janji Pembebasan Lainnya
-
Trump Ancam Hamas: Bebaskan Sandera atau Mati!
-
AS Gelar Pembicaraan Langsung dengan Hamas untuk Bahas Sandera Amerika
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum