Jauh dari rumah, penduduk Palestina yang mengungsi juga bergulat dengan beban keuangan yang semakin memburuk.
"Sekarang ada peningkatan permintaan, terutama di Jenin, untuk tempat penampungan umum, karena orang-orang tidak dapat membayar sewa dalam jumlah tersebut lagi," kata Friedrich.
"Semua orang ingin kembali ke kamp."
Pejabat PBB memberikan contoh yang katanya menunjuk pada rencana kehadiran jangka panjang Israel di dalam kota-kota Palestina, yang seharusnya berada di bawah kendali Otoritas Palestina (PA).
"Di Tulkarem, Anda mendengar semakin banyak laporan tentang tentara yang berkeliaran... meminta pemilik toko untuk tetap membuka toko, keluar dan mengeluarkan surat tilang untuk mobil, jadi seolah-olah tidak ada Otoritas Palestina," kata Friedrich.
"Ini sangat mengkhawatirkan, termasuk untuk masa depan PA dan investasi yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk membangun lembaga-lembaga Palestina."
PA yang berpusat di Ramallah dibentuk pada tahun 1990-an sebagai pemerintahan sementara yang akan membuka jalan menuju negara berdaulat di masa depan.
Radikalisasi
UNRWA adalah badan kemanusiaan utama bagi warga Palestina, tetapi undang-undang baru-baru ini melarang badan tersebut bekerja sama dengan otoritas Israel, yang menghambat operasinya yang sangat dibutuhkan.
Baca Juga: KTT Arab Sepakati Masa Depan Gaza: Hamas Akan Menyerahkan Kekuasaan?
"Ini jauh lebih rumit bagi kami sekarang karena kami tidak dapat berbicara langsung dengan militer lagi," kata Friedrich.
"Namun pada saat yang sama, kami terus melakukan pekerjaan kami," katanya, menilai kebutuhan dan mengoordinasikan "respons darurat yang sebenarnya di lapangan".
Anggota parlemen Israel telah meloloskan undang-undang yang menentang pekerjaan UNRWA atas tuduhan bahwa lembaga itu telah memberikan perlindungan bagi pejuang Hamas di Jalur Gaza, klaim yang dibantah PBB dan banyak pemerintah donor.
Operasi Israel yang berkepanjangan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi penduduk, khususnya anak-anak yang trauma karena pengalaman pengungsian, Friedrich memperingatkan.
"Jika orang-orang tidak dapat kembali ke kamp dan kami tidak dapat membuka kembali sekolah... jelas, itu akan menyebabkan lebih banyak radikalisasi di masa mendatang."
Ia mengatakan situasi tersebut dapat memperparah krisis legitimasi bagi PA, yang sering dikritik oleh faksi-faksi Palestina bersenjata karena mengoordinasikan masalah keamanan dengan Israel.
"Warga Palestina yang mengungsi merasa bahwa mereka diusir dari rumah mereka dan tidak ada yang mendukung mereka", kata Friedrich.
“Respon internasional yang lebih kuat” diperlukan, tambahnya, “baik untuk menyediakan bantuan kemanusiaan di lapangan, dan kedua, untuk memastikan bahwa situasi di Tepi Barat tidak memburuk,"
Berita Terkait
-
Setelah Pertukaran Sandera, Trump Peringatkan Hamas: Tinggalkan Gaza atau Hadapi Konsekuensi!
-
Drama di Barnard College: Ancaman Bom dan Aksi Duduk Pro-Palestina Berakhir Ricuh!
-
"Trump Utusan Tuhan", Sandera Israel Beri Pujian di Ruang Oval, Presiden Janji Pembebasan Lainnya
-
Trump Ancam Hamas: Bebaskan Sandera atau Mati!
-
AS Gelar Pembicaraan Langsung dengan Hamas untuk Bahas Sandera Amerika
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum
-
Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan
-
Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT
-
KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat
-
Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah
-
Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim
-
KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial