Pro dan Kontra Yoon Suk Yeol Membelah Kota Seoul Korsel

Suara.com - Pro kontra mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol saat ini membelah kota di Seoul, Minggu (9/3/2025).

Terdapat puluhan ribu orang berkumpul di Seoul untuk menggelar aksi mendukung atau menentang Presiden Yoon Suk Yeol setelah dirinya tidak ditahan.

Gereja Sarang Jeil, yang dipimpin oleh pendeta aktivis konservatif Jeon Kwang-hoon, mengadakan kebaktian Minggu di luar ruangan dekat kediaman presiden di pusat Seoul.

Menurut perkiraan tidak resmi kepolisian, sekitar 4.500 orang telah berkumpul hingga tengah hari.

“Dengan pembebasan Presiden Yoon, sidang pemakzulan menjadi tidak berarti. Ini sudah berakhir,” kata Jeon dilansir dari OANA.

“Jika Mahkamah Konstitusi melakukan sesuatu yang aneh, kami akan menggunakan hak rakyat untuk melawan dan menyingkirkan mereka dalam sekali tebas.”

Pada Sabtu (8/3), Yoon dibebaskan dari pusat penahanan tempat ia ditahan sejak pertengahan Januari atas upayanya yang gagal memberlakukan darurat militer pada Desember lalu. Pengadilan memutuskan bahwa penahanannya tidak sah.

Meski tidak lagi ditahan secara fisik, Yoon masih harus menjalani persidangan atas tuduhan memimpin pemberontakan dan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulannya -- apakah akan dikukuhkan atau dibatalkan.

Kelompok sipil konservatif Angry Blue dijadwalkan menggelar aksi terpisah menentang pemakzulan Yoon di Paviliun Bosingak pada pukul 13.00 waktu setempat sebelum berbaris di sepanjang Jalan Jongno 3-ga.

Baca Juga: New York Dalam Keadaan Darurat, Ini Penyebabnya

Di sisi lain, kelompok aktivis yang menyerukan pemecatan segera Yoon menggelar aksi semalam di luar Istana Gyeongbok, Seoul. Pada Minggu pagi, mereka mengadakan konferensi pers di kompleks pemerintahan terdekat untuk mengumumkan “aksi darurat” selama sepekan guna mendesak pemecatan Yoon.

Pada pukul 14.00, kelompok tersebut akan memulai aksi unjuk rasa dari Museum Istana Nasional dengan perkiraan jumlah peserta mencapai 100.000 orang, yang menyebabkan penutupan sebagian jalan di sekitar lokasi.

Kemudian pada pukul 19.00, aksi lainnya dijadwalkan berlangsung di Gwanghwamun.

Sementara itu, partai oposisi utama, Partai Demokrat, menuntut Jaksa Agung Shim Woo-jung segera mengundurkan diri karena dianggap bertanggung jawab atas keputusan kejaksaan yang membebaskan Yoon setelah putusan pengadilan.

Partai Demokrat mengancam akan mempertimbangkan semua langkah hukum, termasuk pemakzulan Shim, jika ia menolak mundur.

“Partai Demokrat akan segera mengajukan tuntutan terhadap Jaksa Agung Shim Woo-jung,” ujar pemimpin fraksi Park Chan-dae usai pertemuan darurat anggota parlemen.

“Jaksa Agung Shim membebaskan Yoon Suk Yeol, dalang pemberontakan, setelah secara sukarela melepas kesempatan untuk segera mengajukan banding atas keputusan pengadilan dan mendapatkan penilaian dari pengadilan yang lebih tinggi.”

Di sisi lain, Partai berkuasa People Power Party semakin gencar mendesak Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pemakzulan Yoon dan mengembalikannya ke jabatan presiden.

“Mahkamah Konstitusi harus mengingat bahwa mereka akan menghadapi reaksi yang tak tertahankan jika terburu-buru mencopot presiden dari jabatannya, sementara di kemudian hari ia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan pemberontakan,” kata juru bicara partai tersebut.