Suara.com - Pro kontra mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol saat ini membelah kota di Seoul, Minggu (9/3/2025).
Terdapat puluhan ribu orang berkumpul di Seoul untuk menggelar aksi mendukung atau menentang Presiden Yoon Suk Yeol setelah dirinya tidak ditahan.
Gereja Sarang Jeil, yang dipimpin oleh pendeta aktivis konservatif Jeon Kwang-hoon, mengadakan kebaktian Minggu di luar ruangan dekat kediaman presiden di pusat Seoul.
Menurut perkiraan tidak resmi kepolisian, sekitar 4.500 orang telah berkumpul hingga tengah hari.
“Dengan pembebasan Presiden Yoon, sidang pemakzulan menjadi tidak berarti. Ini sudah berakhir,” kata Jeon dilansir dari OANA.
“Jika Mahkamah Konstitusi melakukan sesuatu yang aneh, kami akan menggunakan hak rakyat untuk melawan dan menyingkirkan mereka dalam sekali tebas.”
Pada Sabtu (8/3), Yoon dibebaskan dari pusat penahanan tempat ia ditahan sejak pertengahan Januari atas upayanya yang gagal memberlakukan darurat militer pada Desember lalu. Pengadilan memutuskan bahwa penahanannya tidak sah.
Meski tidak lagi ditahan secara fisik, Yoon masih harus menjalani persidangan atas tuduhan memimpin pemberontakan dan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulannya -- apakah akan dikukuhkan atau dibatalkan.
Kelompok sipil konservatif Angry Blue dijadwalkan menggelar aksi terpisah menentang pemakzulan Yoon di Paviliun Bosingak pada pukul 13.00 waktu setempat sebelum berbaris di sepanjang Jalan Jongno 3-ga.
Baca Juga: New York Dalam Keadaan Darurat, Ini Penyebabnya
Di sisi lain, kelompok aktivis yang menyerukan pemecatan segera Yoon menggelar aksi semalam di luar Istana Gyeongbok, Seoul. Pada Minggu pagi, mereka mengadakan konferensi pers di kompleks pemerintahan terdekat untuk mengumumkan “aksi darurat” selama sepekan guna mendesak pemecatan Yoon.
Pada pukul 14.00, kelompok tersebut akan memulai aksi unjuk rasa dari Museum Istana Nasional dengan perkiraan jumlah peserta mencapai 100.000 orang, yang menyebabkan penutupan sebagian jalan di sekitar lokasi.
Kemudian pada pukul 19.00, aksi lainnya dijadwalkan berlangsung di Gwanghwamun.
Sementara itu, partai oposisi utama, Partai Demokrat, menuntut Jaksa Agung Shim Woo-jung segera mengundurkan diri karena dianggap bertanggung jawab atas keputusan kejaksaan yang membebaskan Yoon setelah putusan pengadilan.
Partai Demokrat mengancam akan mempertimbangkan semua langkah hukum, termasuk pemakzulan Shim, jika ia menolak mundur.
“Partai Demokrat akan segera mengajukan tuntutan terhadap Jaksa Agung Shim Woo-jung,” ujar pemimpin fraksi Park Chan-dae usai pertemuan darurat anggota parlemen.
Berita Terkait
-
New York Dalam Keadaan Darurat, Ini Penyebabnya
-
Rekap Semifinal Orleans Masters 2025, 4 Wakil Korea Selatan Lolos Final
-
Pengadilan Bebaskan Yoon, Tapi Jaksa Siap Balas! Korsel di Ujung Tanduk?
-
Jadwal Laga Semifinal Orleans Masters 2025, Didominasi Wakil Korea Selatan
-
Dari Kantor Kepresidenan ke Penjara: Kisah Penangkapan Presiden Korea Selatan yang Menghebohkan!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri