Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina Seret 9 Tersangka, Ahok Diperiksa Kejagung Besok

Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Kamis (13/3/2025) besok.

Adapun pemanggilan Ahok dilakukan sebagai rangkaian penyelidikan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Sub Holding dan KKKS tahun 2018-2023.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan rencananya Ahok bakal dipanggil ke Kejaksaan esok hari, sekira pukul 10.00 WIB.

“Rencananya begitu. Sesuai jadwal, Kamis, pukul 10.00 WIB,” kata Harli, saat dikonfirmasi, Rabu (12/3/2025)

Nama Ahok juga sempat terseret-seret dalam kasus dugaan korupsi Pertamina. Pasalnya, Mantan Gubernur Jakarta ini sempat duduk di kursi komisaris utama Pertamina periode 2019-2024.

Ahok sebelumnya mengaku bakal siap membantu para penyidik untuk membongkar rekam jejak selama dirinya menjabat sebagai Komut Pertamina. Politikus PDI Perjuangan ini bersedia dan menunggu panggilan para penyidik agar bisa memberikan informasi yang dibutuhkan.

"Makanya kalau saya, senang kalau Jaksa mau panggil," ujarnya dikutip dari kanal YouTube, Minggu (2/3/2024).

Ahok juga mengaku, jika dirinya memiliki rekaman saat memimpin rapat di Pertamina.

"Saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuman minta Pak Jaksa sidang terbuka di Republik ini," katanya.

Baca Juga: Geger WA Grup 'Orang-orang Senang' di Kasus Korupsi Pertamina, Kejagung Ngaku Belum Terinformasi

Dia meminta rekaman rapat diputar di sidang terbuka, agar semua masyarakat bisa mendengarnya.

“Saya siap. Saya senang membantu dan saya senang kalau di sidang itu semua rekaman rapat saya diputar biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam," ujarnya.

Saat menjabat sebagai Komut PT Pertamina, Ahok dikenal blak-blakan masalah di Pertamina. Dia pernah mengungkap hambatan yang dialami dalam transformasi internal perusahaan minyak plat merah.

Pernyataan Ahok lain yang mengundang kontroversi lainnya ialah permintaan agar Kementerian BUMN sebagai induk Pertamina dibubarkan.

Dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina sendiri telah ada 9 tersangka, 6 diantaranya merupakan para petinggi Pertamina.

Sementara, berdasarkan penghitungan sementara, kerugian keuangan negara pada tahun 2023, dalam perkara ini mencapai Rp193,7 triliun.