Suara.com - Amerika Serikat menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk bersatu mengecam perilaku kurang ajar Iran terkait program nuklirnya. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan tertutup mengenai Teheran pada Rabu.
Beberapa anggota Dewan meminta pertemuan tersebut untuk membahas laporan terbaru dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang menyebutkan bahwa Iran telah secara signifikan meningkatkan persediaan uranium yang diperkaya hingga 60 persen, mendekati ambang batas 90 persen yang dibutuhkan untuk membuat bom atom.
Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa program nuklir Iran merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, yang merupakan tanggung jawab Dewan Keamanan untuk melindunginya.
Washington menuduh Teheran terus secara mencolok menentang Dewan Keamanan PBB dan melanggar perlindungan IAEA.
"Dewan harus bersikap jelas dan bersatu dalam menyikapi dan mengutuk perilaku kurang ajar ini," ujar pernyataan AS, seraya menambahkan bahwa pemerintah AS akan melanjutkan strategi tekanan maksimum Trump untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.
Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Presiden Trump menyerukan kesepakatan nuklir baru dengan Iran, namun Teheran menolak selama sanksi masih diberlakukan.
Trump mengungkapkan bahwa ia telah mengirim surat kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang mendesak negosiasi dan memperingatkan kemungkinan tindakan militer jika Iran menolak.
Pemerintah Iran telah menerima surat tersebut, menurut laporan media Iran pada Rabu. Namun, Khamenei menegaskan bahwa Iran tidak berusaha mengembangkan senjata nuklir dan menyebut ancaman AS sebagai tidak bijaksana.
Ia juga menuduh tawaran perundingan Trump hanya bertujuan untuk "menipu opini publik dunia" dengan menampilkan AS sebagai pihak yang siap berunding, sementara Iran seolah menolak.
Sementara itu, di markas besar PBB di New York, Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB, James Kariuki, membahas kemungkinan mengaktifkan mekanisme “snapback”, yang akan memungkinkan penerapan kembali sanksi internasional terhadap Teheran.
"Kami tegaskan bahwa kami akan mengambil langkah diplomatik apa pun untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, termasuk penggunaan snapback jika diperlukan," kata Kariuki kepada wartawan.
Inggris, Prancis, dan Jerman sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan pada Desember lalu, memperingatkan kemungkinan aktivasi mekanisme “snapback.”
Pada 2015, Iran mencapai kesepakatan penting mengenai program nuklirnya dengan Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat, yang menyerukan pengurangan sanksi yang menargetkan Teheran. Namun, pada 2018, selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih, Trump menarik AS keluar dari kesepakatan tersebut dan menerapkan kembali sanksi berat terhadap Iran.
Di sisi lain, China mengumumkan bahwa mereka akan menjadi tuan rumah perundingan nuklir tiga pihak dengan Rusia dan Iran pada akhir pekan ini, menunjukkan peran Beijing dalam dinamika diplomasi nuklir global.
Sebelumnya, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dengan tegas menolak seruan perundingan dari Amerika Serikat pada Rabu (13/3). Pernyataan ini disampaikan pada hari yang sama ketika Teheran menerima surat dari Presiden AS Donald Trump yang disampaikan melalui penasihat presiden Uni Emirat Arab, Anwar Gargash, dalam kunjungannya ke Iran.
Berita Terkait
-
ICC Buru Netanyahu, ICJ Selidiki Genosida: Israel Kembali Putus Listrik Gaza Berpotensi Bencana Kesehatan
-
Trump Kirim Surat Rahasia ke Iran Lewat UEA! Apa Isinya?
-
8 Tahun Tanpa Ampun: Kisah Tragis Jaylin, Dipaksa Melompat di Trampolin hingga Tewas oleh Ayah Angkat
-
Penyiksaan, Pemerkosaan, dan Pelecehan: Kesaksian Warga Palestina Mengungkap Kekejaman di Tahanan Israel, PBB Bertindak
-
Eropa Siapkan "Jaminan Kredibel" untuk Ukraina: Tinggalkan Ketergantungan pada Amerika Serikat?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian