Suara.com - Hasil survei yang dilakukan Kawula17 terkait isu prioritas masyarakat mengungkapkan bahwa persoalan ekonomi menjadi perhatian utama Masyarakat Indonesia pada kuartal pertama 2025.
Periset Kawula17, Rafli Rikin mengungkapkan bahwa ekonomi menjadi isu utama yang paling penting menurut Masyarakat Indonesia hingga mencapai 60 persen.
"Data menunjukkan bahwa isu ekonomi menjadi topik yang paling penting sejauh ini, dengan persentase mencapai 60 persen," ujar Rafli dalam Diseminasi National Kawula17 Survey Q1 2025, Jumat (14/3/2025).
Ia menambahkan, angka tersebut mengalami kenaikan signifikan hingga 24 persen dibanding kuartal sebelumnya pada tahun lalu.
Menurut Rafli, lonjakan perhatian terhadap isu ekonomi ini didorong oleh berbagai faktor, seperti kelangkaan gas LPG, rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen, serta kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadan.
Sementara, isu ekonomi paling banyak disorot oleh kelompok usia 35-44 tahun dengan persentase mencapai 74 persen.
Sedangkan, isu kesehatan lebih banyak mendapat perhatian dari masyarakat di wilayah pedesaan, yakni 42 persen.
Pendidikan dan Korupsi
Selain ekonomi dan kesehatan, masyarakat juga menyoroti isu pendidikan sebesar 33 persen dan korupsi 31 persen sebagai empat isu utama yang dianggap penting saat ini.
Baca Juga: Ingatkan ASN Tak Beli Gas LPG 3 Kilogram, DPRD DKI: Bukan Sasaran Subsidi
Meski isu korupsi dan hak asasi manusia (HAM) mulai mendapat perhatian lebih besar, dua isu lainnya yang menjadi fokus Kawula17, yakni kesetaraan gender dan lingkungan, masih cenderung kurang diperhatikan.
"Sayang sekali, satu dari tiga orang tidak dapat mengaitkan kata ‘gender’ dengan apapun," ujar Rafli.
Ia menilai hal ini disebabkan oleh minimnya diskusi dan edukasi mengenai isu gender di tengah masyarakat.
Meski begitu, mayoritas masyarakat yang memahami konsep gender masih mengaitkannya dengan konsep dasar seperti jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal serupa juga terjadi pada isu HAM.
"Sebanyak 31 persen masyarakat tidak dapat mengasosiasikan kata 'HAM' dengan apapun, namun, dari mereka yang memahami konsep ini, sebagian besar mengaitkannya dengan keadilan, kebebasan, dan kesetaraan," katanya.
Sementara itu, pada isu korupsi, masyarakat menunjukkan pemahaman yang lebih kuat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu