"Sebanyak 17 persen masyarakat mengasosiasikan korupsi dengan hukuman mati," ujar Rafli.
Menurutnya, temuan ini mencerminkan adanya dorongan kuat dari masyarakat untuk hukuman yang lebih berat terhadap koruptor. Tetapi di sisi lain pemahaman masyarakat soal hak untuk hidup masih relatif rendah.
"Sebanyak 34 persen masyarakat mengaitkan korupsi dengan hal-hal yang tidak termasuk dalam kategori utama yang ditampilkan," jelas Rafli.
Hal ini menandakan pemahaman yang beragam terkait isu korupsi di masyarakat.
Dalam isu lingkungan, banjir dan kekeringan sebesar 58 persen serta pengelolaan sampah sebesar 57 persen menjadi dua masalah yang dianggap paling mendesak untuk segera ditangani pemerintah.
"Permasalahan ini juga menjadi perhatian utama pada kuartal ketiga 2024," ujar Rafli.
Untuk diketahui, Kawula17 melakukan survei tersebut secara daring pada periode 6-14 Februari 2025 dengan melibatkan 383 responden berusia 17-44 tahun.
Reporter : Kayla Nathaniel Bilbina
Baca Juga: Ingatkan ASN Tak Beli Gas LPG 3 Kilogram, DPRD DKI: Bukan Sasaran Subsidi
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu