Dedy mengatakan, bahwa ada pihak yang berupaya meminta supaya Sekretaris Jenderal partai Hasto Kristiyanto segera dipecat dan memulihkan keanggotaan Presiden ke 7 alias Jokowi.
Diketahui, Hasto kini berstatus sebagai tahanan di KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang kini masih buron.
Bahkan, Hasto dijerat kasus karena disebut-sebut terlalu vokal mengkritik Jokowi di ujung kepempinannnya sebagai kepala negara.
Deddy mengungkapkan, permintaan khusus itu datang pada tanggal 14 Desember 2024 lalu melalui seseorang.
Jika permintaan itu tidak dipenuhi oleh PDIP, kata Deddy, bakal ada sembilan orang kader PDIP yang bakal diciduk oleh Kepolisian dan KPK.
"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar sembilan orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK," ujar Dedy.
Terkait memanasnya hubungan PDIP dan Jokowi turut ditanggapi oleh pengamat politik Yusak Farhan,
Menurutna, perang terbuka antara Joko Widodo dengan PDIP akan terus memasuki lembaran-lembaran baru.
Perseteruan Jokowi dan PDIP yang berkelanjutan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Jokowi Vs PDIP Makin Panas, Puan Minta Semua Tahan Diri: Ingat Ini Bulan Ramadan
"Kalau jokowi berkelahi terus dengan PDIP, prabowo yang repot. Stabilitas pemerintahan bisa terganggu," ujar Yusak kepada Suara.com, Senin.
Kekinian menurut Yusak, Jokowi sedang bermain drama agar mendapat simpati dan dukungan publik. Imbas dari perseteruan tersebut, keduanya kemungkinan saling bongkar kasus.
"Tidak menutup kemungkinan kedua kubu akan saling bongkar kasus-kasus baru. Ini yang akan merepotkan Prabowo di tengah upaya menjaga keseimbangan antarkeduanya," kata Yusak.
Berita Terkait
-
Jokowi Vs PDIP Makin Panas, Puan Minta Semua Tahan Diri: Ingat Ini Bulan Ramadan
-
Perseteruan Jokowi-PDIP Bisa Berlanjut ke Saling Bongkar Kasus, Pengamat: Prabowo yang Repot
-
Ancaman Projo Bisa Jadi Nyata, Jokowi Sedang Jalankan Operasi Hancurkan PDIP?
-
Terjerat Kasus Suap, Ferlan Juliansyah Ternyata Punya Utang Fantastis Rp1,2 Miliar
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur