Suara.com - Pemerintah masih mematangkan kurikulum dan sistem pembelajaran untuk Sekolah Rakyat yang dikhususkan bagi anak-anak dari kelompok miskin ekstrem. Salah satu konsep yang telah dipastikan ialah adanya program matrikulasi bagi siswa selama satu tahun.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam rapat koordinasi di Jakarta pada Senin (17/03/2025).
Program itu bertujuan untuk memberikan orientasi bahasa dan keterampilan dasar bagi siswa sebelum pembelajaran reguler dimulai, terutama sambil menunggu penyelesaian sarana dan prasarana.
“Presiden mengatakan, kalau memang perlu setahun untuk matrikulasi, tidak masalah. Yang penting anak-anak siap betul saat sekolah mulai berjalan penuh,” ujar Mensos Gus Ipul.
Sekolah Rakyat ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Karena itu, Gus Ipul meminta seluruh jajarannya serta stakeholder terkait untuk bergerak cepat agar target yang sudah ditetapkan tidak meleset.
“Presiden telah menginstruksikan seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk mendukung Kemensos dalam proses persiapan, perencanaan, hingga operasional program ini. Kami harus bergerak cepat agar pelaksanaannya sesuai target,” ucapnya.
Dalam rapat disebutkan kalau sudah ada 79 lokasi yang siap menjalankan Sekolah Rakyat. Rinciannya, 41 lokasi di bawah Kemensos, 30 lokasi di Jawa Timur, 1 lokasi di Solok, Sumatera Barat, 2 lokasi di Perguruan Tinggi, dan 4 lokasi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
Selain lokasi yang sudah dikonfirmasi, masih ada beberapa daerah yang menyatakan kesediaan, namun belum mengajukan surat resmi.
Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan pihaknya terus melakukan finalisasi berbagai aspek teknis agar program ini berjalan efektif.
Baca Juga: Gus Ipul Ungkap Konsep Sekolah Rakyat: Targetkan 2.500 Siswa Per Sekolah, Butuh Berapa Guru?
“Kami sudah menuntaskan draf final petunjuk teknis yang akan dipaparkan pekan ini. Selain itu, kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan pihak terkait untuk rekrutmen guru,” kata Robben.
Menurutnya, hingga saat ini, tim teknis juga masih lakukan penyelesaian status lahan dan bangunan yang akan digunakan. Pemerintah daerah diberikan opsi untuk menghibahkan atau meminjamkan aset yang dimiliki untuk kelancaran operasional Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai beroperasi penuh pada 1 Juli 2025. Sebelum itu, Kementerian Sosial akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota guna memastikan kesiapan di tingkat daerah.
Kementerian Sosial juga tengah membahas mekanisme pengawasan dan pelaksanaan program ini, termasuk kemungkinan pembentukan tim khusus di daerah untuk mengawal jalannya Sekolah Rakyat.
“Kami tidak ingin ada kendala di lapangan. Oleh karena itu, kami memastikan semua peraturan, anggaran, dan tenaga pendukung siap sebelum program ini diluncurkan secara resmi,” ujarnya.
60 Ribu Guru
Berita Terkait
-
Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Kemensos Siap Salurkan Bantuan Lewat Lumbung Sosial
-
Gus Ipul Ungkap Konsep Sekolah Rakyat: Targetkan 2.500 Siswa Per Sekolah, Butuh Berapa Guru?
-
Dedi Mulyadi Rencana Revolusi Pendidikan di Jabar: Masuk Sekolah Lebih Pagi, Guru Favorit Mengajar Murid Miskin
-
Sekolah Rakyat Rp100 Miliar: Solusi atau Kebijakan yang Dipertanyakan?
-
Tak Hanya Gratis, Ini Bedanya Sekolah Rakyat Dibandingkan Sekolah Umum
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
Terkini
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama
-
Cinta Segitiga Berdarah di Cilincing: Pemuda 19 Tahun Tewas Ditusuk Mantan Pacar Kekasih!
-
Segera Diadili Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Sidang Kopda FH dan Serka N Bakal Digelar Terbuka
-
Tragedi Rumah Tangga di Cakung: Suami Bakar Istri dan Kontrakan Ditangkap Usai Kabur 3 Hari
-
Tawuran Antar Remaja di Palmerah Pecah, Dua Kantor RW Rusak Akibat Sambitan Batu
-
Gugatan Ijazah Gibran: Tuntutan Mundur Dijawab Peringatan 'Kisruh Ruang Politik
-
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu, Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Kisah Pilu Guru Agama di Usia Senja, 21 Tahun Dedikasi Dibalas Kontrak Paruh Waktu