Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengaku akan menyiapkan 60 ribu guru untuk menjadi tenaga pengajar di Sekolah Rakyat yang akan berbasis asrama. Sejauh ini sudah ada 50 Sekolah Rakyat.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai rapat dengan Presiden Prabowo mengenai Sekolah Rakyat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).
"Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya," kata Cakm Imin.
Terkait skema perekrutan guru, Imin menyampaikan hal itu masih dalam pembahasan.
"Ya itu nanti kita cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang," kata Imin.
Sementara itu mengenai kurikulum Selolah Rakyat, Cak Imin belum memastikan. Sebab ada dua opsi yang sedang disiapkan.
"Mengenai kurikulumnya memang ada dua skema. Pertama ikuti kurikulum sekolah unggul ya itu berarti pak mendiktisaintek. Tapi juga bisa ikuti kurikulum sekolah yang berlaku sekarang ini," kata dia.
Imin menjelaskan perbedaan antara dua kurikulum tersebut.
"Kalau sekolah unggul kan standar internasional kan. Yang sekolah unggul garuda itu. Tapi kalau Kurikulum kami ya sama dengan yang berlaku di Indonesia saat ini," kata Imin.
Baca Juga: Gus Ipul Ungkap Konsep Sekolah Rakyat: Targetkan 2.500 Siswa Per Sekolah, Butuh Berapa Guru?
Pemerintahan akan mengalokasikan Rp100 miliar untuk anggaran satu Sekolah Rakyat. Total sejauh ini sudah ada sekitar 50 Sekolah Rakyat berbasis asrama yang siap menerima murid pada tahun ajaran baru.
100 Persen Gratis
Pemerintah mengebut pembangunan Sekolah Rakyat yang diperuntukan untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin eksrem dengan biaya gratis. Kekinian sudah ada sekitar 50 Sekolah Rakyat yang telah dibangun.
"Sampai hari ini masih sekitar 50-an lah yang sudah siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat tahun ini. Tapi semuanya mau kita laporkan dulu ke presiden," kata Gus Ipul di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).
Kekinian pemerintah tengah berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk mempersiapkan kurikulum dan pengadaan guru untuk Sekolah Rakyat dengan konsep asrama dari mulai tingkat SD, SMP, dan SMA.
"Ya, kurikulum nanti yang membantu itu Kementerian Dikti. Kemudian untuk pengadaan guru Dikdasmen, Prof Muti, untuk sarana-prasarana nanti yang membantu tentu PU," kata Ipul.
Berita Terkait
-
Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Kemensos Siap Salurkan Bantuan Lewat Lumbung Sosial
-
Gus Ipul Ungkap Konsep Sekolah Rakyat: Targetkan 2.500 Siswa Per Sekolah, Butuh Berapa Guru?
-
Dedi Mulyadi Rencana Revolusi Pendidikan di Jabar: Masuk Sekolah Lebih Pagi, Guru Favorit Mengajar Murid Miskin
-
Sekolah Rakyat Rp100 Miliar: Solusi atau Kebijakan yang Dipertanyakan?
-
Tak Hanya Gratis, Ini Bedanya Sekolah Rakyat Dibandingkan Sekolah Umum
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM