Massa Calon PPPK Geruduk Kantor KemenPAN-RB, Tolak Pengangkatan Oktober 2025

Suara.com - Ribuan massa yang tergabung dalam Forum PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) serta Aliansi Merah Putih menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta Pusat, Selasa (18/3) hari ini.

Aksi tersebut adalah bentuk penolakan terhadap keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon PPPK tahap 1 tahun 2024.

Massa yang mayoritas mengenakan seragam batik PGRI dan kemeja putih sudah berdatangan ke depan gedung KemenPAN-RB sejak Selasa pagi sekitar pukul 09.00 WIB.

Di bagian lengan para calon PPPK juga terlilit pita berwarna merah simbol perjuangan.

Para pendemo banyak membawa poster yang isinya mayoritas adalah menolak penundaan SK PPPK tahap I tahun 2024.

Dalam aksi itu sejumlah perwakilan calon PPPK dari Kabupaten Bekasi turut membawa poster penolakan.

"Segera SK-KAN PPPK Tahap I Secepatnya, Angkat PPPK Tahap I Segera!," tertulis dalam poster PPPK dari Kabupaten Bekasi.

"Tolak Kebijakan TMT Serentak #SaveCASN2024 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,” tulisan dalam poster lainnya.

Diketahui, pemerintah mempercepat waktu pengangkatan Calon ASN (CASN). Untuk CPNS dipercepat maksimal menjadi Juni 2025, dari sebelumnya Oktober 2025.

Baca Juga: Kabar Gembira untuk CASN 2024: Pemerintah Percepat Pengangkatan! Ini Jadwal Terbarunya

Sementara pengangkatan PPPK tetap dijadwalkan maksimal Oktober 2025.

MenPAN-RB Fokus Pengangkatan CASN 2024

Pemerintah masih belum dapat memastikan terkait pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan, bahwa saat ini pemerintah masih fokus menyelesaikan pengangkatan CASN 2024 yang sempat mengalami penundaan.

"2025 kan kita belum ngomongin, kan kita masih menyelesaikan yang tahun 2024," kata Rini saat ditemui awak media di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (17/3).

Menurut dia, bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah mengarahkan agar seleksi ASN ke depan lebih memperhatikan prinsip meritokrasi serta pembenahan struktural, terutama dengan adanya lembaga dan kementerian baru.

Menurutnya, sebelum berbicara mengenai rekrutmen 2025, pemerintah perlu menyusun ulang grand design kebutuhan ASN.