Suara.com - Pemerintah akan mengumumkan informasi terkini terkait pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi ASN dan juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025, Senin (17/3/2025).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa informasi tersebut akan disampaikan langsung oleh Mensesneg, MenpanRB dan Kepala BKN sekira jam 13.00 atau 14.00 WIB.
"Saya tadi sudah mendapatkan konfirmasi bahwa pada hari ini pukul 13.00 WIB atau pukul 14.00 WIB, pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara, Menpan RB dan Kepala BKN yang akan memberikan pengumuman kepada media," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Ia mengatakan bahwa Pimpinan DPR dan sejumlah anggota legislatif sudah bertemu dengan perwakilan pemerintah.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan masukan agar pengangkatan CPNS dan PPPK bisa dipercepat dari rencana pemerintah.
"Dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah dan beberapa waktu lalu sudah ada Keputusan dari pemerintah untuk mengangkat CPNS dan PPPK itu di Oktober 2025 untuk CPNS, dan Maret 2026 untuk PPPK," katanya.
Percepat Pendataan
"Nah dalam pertemuan itu saya minta, kami minta supaya pemerintah mempercepat pendataan, melakukan simulasi-simulasi untuk kemudian bisa dipercepat," katanya.
Dasco juga bersyukur pemerintah pun menyanggupi bahwa semua serentak akan diangkat pada 2025.
Baca Juga: Pimpinan DPR Desak Pemerintah Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK, Semua Harus di 2025!
"Namun CPNS-nya apakah setelah lebaran pada bulan apa dan kemudian PPPK-nya secara bertahan paling lambat pada bulan apa di 2025, tentunya pihak pemerintah yang berwenang akan menjawab ini," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR sudah mendesak pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CPNS menjadi PNS dan PPPK 2025.
Dasco mengemukakan hal tersebut kepada awak media pada Jumat (14/3/2025). Saat itu, ia mengungkapkan telah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan rekomendasi hasil rapat di Komisi II pada Rabu (12/3/2025).
"Dua hari yang lalu DPR sudah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat komisi II dengan KemenpanRB beberapa waktu yang lalu dan BKN," kata Dasco di Kawasan Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).
Tak hanya itu, ia mendesak pemerintah melakukan sejumlah simulasi untuk percepatan sekaligus perapihan pendataan CPNS dan PPPK.
"Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan merapikan pendataan dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Sasar Anak Main HP Depan Rumah, Penjambret di Kalideres Jual Curian Buat Beli Sabu!
-
Tak Terima Kliennya Divonis 10 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Nadiem Akan Laporkan Majelis Hakim ke KY
-
BUMN Jadi Penampungan Tim Sukses? Berisiko Jadikan Perusahaan Pelat Merah Bebani Negara
-
Identitas Masih Rahasia! Roy Suryo Siapkan 3 Saksi dan Ahli di Praperadilan Ijazah Palsu Jokowi
-
STA Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Mensos: Pahlawan Tak Harus Angkat Senjata
-
Korupsi Haji Meluas! Dito Ariotedjo Diperiksa Terkait Sprindik Baru Tersangka Pihak Swasta
-
Tangerang Kota Paling Rawan! Ini Peta Wilayah Kriminalitas di Jabodetabek Sepanjang 2026
-
Regulasi Sudah Ada, DPRD Minta Pemprov DKI Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah
-
Sidang Praperadilan, Roy Suryo Minta Hakim Nyatakan Penangkapan hingga Penggeledahan Tak Sah
-
Safari Politik Lampung Sepi Massa? Jokowi Dinilai Tak Lagi Mampu Mobilisasi Rakyat Tanpa Alat Negara