Suara.com - Pemerintah akan mengumumkan informasi terkini terkait pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi ASN dan juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025, Senin (17/3/2025).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa informasi tersebut akan disampaikan langsung oleh Mensesneg, MenpanRB dan Kepala BKN sekira jam 13.00 atau 14.00 WIB.
"Saya tadi sudah mendapatkan konfirmasi bahwa pada hari ini pukul 13.00 WIB atau pukul 14.00 WIB, pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara, Menpan RB dan Kepala BKN yang akan memberikan pengumuman kepada media," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Ia mengatakan bahwa Pimpinan DPR dan sejumlah anggota legislatif sudah bertemu dengan perwakilan pemerintah.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan masukan agar pengangkatan CPNS dan PPPK bisa dipercepat dari rencana pemerintah.
"Dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah dan beberapa waktu lalu sudah ada Keputusan dari pemerintah untuk mengangkat CPNS dan PPPK itu di Oktober 2025 untuk CPNS, dan Maret 2026 untuk PPPK," katanya.
Percepat Pendataan
"Nah dalam pertemuan itu saya minta, kami minta supaya pemerintah mempercepat pendataan, melakukan simulasi-simulasi untuk kemudian bisa dipercepat," katanya.
Dasco juga bersyukur pemerintah pun menyanggupi bahwa semua serentak akan diangkat pada 2025.
Baca Juga: Pimpinan DPR Desak Pemerintah Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK, Semua Harus di 2025!
"Namun CPNS-nya apakah setelah lebaran pada bulan apa dan kemudian PPPK-nya secara bertahan paling lambat pada bulan apa di 2025, tentunya pihak pemerintah yang berwenang akan menjawab ini," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR sudah mendesak pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CPNS menjadi PNS dan PPPK 2025.
Dasco mengemukakan hal tersebut kepada awak media pada Jumat (14/3/2025). Saat itu, ia mengungkapkan telah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan rekomendasi hasil rapat di Komisi II pada Rabu (12/3/2025).
"Dua hari yang lalu DPR sudah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat komisi II dengan KemenpanRB beberapa waktu yang lalu dan BKN," kata Dasco di Kawasan Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).
Tak hanya itu, ia mendesak pemerintah melakukan sejumlah simulasi untuk percepatan sekaligus perapihan pendataan CPNS dan PPPK.
"Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan merapikan pendataan dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Fakta Menarik Skuad Timnas Indonesia Jelang Duel Panas Lawan Arab Saudi
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 27 September 2025, Kesempatan Raih Pemain OVR 109-113
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
- Rumahnya Dijadikan Tempat Kebaktian, Apa Agama Krisna Mukti?
- Tak Cuma di Indonesia, Ijazah Gibran Jadi 'Gunjingan' Diaspora di Sydney: Banyak yang Membicarakan
Pilihan
-
Misi Bangkit Dikalahkan Persita, Julio Cesar Siap Bangkit Lawan Bangkok United
-
Gelar Pertemuan Tertutup, Ustaz Abu Bakar Baasyir Ungkap Pesan ke Jokowi
-
Momen Langka! Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir di Kediamannya di Solo
-
Laga Klasik Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Kartu Merah Ismed, Kemilau Boaz Solossa
-
Prabowo 'Ngamuk' Soal Keracunan MBG: Menteri Dipanggil Tengah Malam!
Terkini
-
Presiden Prabowo Sebut Kesalahan Sistem Jadi Penyebab Kebocoran Anggaran Negara
-
Game-Changer Transportasi Jakarta: Stasiun KRL Karet dan BNI City Jadi Satu!
-
Ingin Benahi Masalah Keracunan MBG, Prabowo Minta Ompreng Dicuci Ultraviolet hingga Lakukan Ini
-
Gedung Bundar Siapkan 'Amunisi' untuk Patahkan Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim
-
Waspada! 2 Ruas Jalan di Jakarta Barat Terendam: Ketinggian Air Capai...
-
Viral SPBU Shell Pasang Spanduk 'Pijat Refleksi Rp1000/Menit', Imbas BBM Kosong
-
Tok! Lulusan SMA Tetap Bisa Jadi Presiden, MK Tolak Gugatan Syarat Capres-Cawapres Minimal Sarjana
-
Amnesty Tanggapi Pencabutan Kartu Identitas Liputan Istana: Contoh Praktik Otoriter
-
Tak Ada Damai, Penggugat Ijazah Gibran, Subhan Palal Beri Syarat Mutlak: Mundur dari Jabatan Wapres!
-
Dari OB dan Tukang Ojek Jadi Raja Properti, 2 Pemuda Ini Bikin Prabowo Hormat, Cuan Rp150 M Setahun!