Suara.com - Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i menyatakan, bahwa Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan dibangun baru dan bukan memanfaatkan atau revitalisasi madrasah atau pesantren.
"Jadi nggak ada peralihan pesantren menjadi Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat itu sesuatu yang baru yang akan dibangun oleh Pak Prabowo," ujar Romo Syafi’i di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Pernyataan Romo Syafi’i ini berbeda dengan apa yang menjadi usulan Menteri Agama Nasaruddin Umar beberapa waktu lalu.
Saat Menag menandatangani kerja sama dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Nasaruddin Umar mengusulkan madrasah dan pesantren jadi alternatif utama Sekolah Rakyat.
Romo Syafi'i mengatakan Sekolah Rakyat dibangun untuk mereka yang berada digaris kemiskinan, yang selama ini tidak bisa mengakses pendidikan.
Para calon siswa ini akan ditampung dan diberi fasilitas seperti di boarding school. Dengan mendapatkan akses pendidikan yang layak, Wamenag berharap siswa-siswa di Sekolah Rakyat menjadi manusia berkualitas yang mampu membawa perubahan bagi bangsa.
"Jadi Presiden ingin anak-anak yang hari ini secara ekonomi, secara sosial, sangat terpinggirkan itu, ke depan akan muncul. Menjadi anak-anak terdidik yang juga punya kualitas untuk bisa menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang," kata dia sebagaimana dilansir Antara.
Pesantren dan madrasah, kata Wamenag, justru akan semakin dimaksimalkan perannya. Pesantren akan direnovasi demi meningkatkan kualitas pendidikan bercorak agama tersebut.
Menurut Wamenag, pesantren tidak bisa dinegerikan dan akan tetap berdiri berdasarkan kekhasan serta karakternya.
Baca Juga: Seleksi Murid dan Rekrutmen Guru untuk Sekolah Rakyat Dimulai 1 April, Minat? Begini Syaratnya
"Karena filosofi pembentukan pesantren itu adalah rakyat, mandiri, dan syaratnya ada santri, ada kiai, ada kitab kuning, ada pertemuan kiai dengan santri, ada masjid, seperti itu," kata dia.
Sebelumnya, Menag Nasaruddin Umar mengatakan saat ini banyak madrasah dan pesantren masih yang kondisinya masih kurang mendapatkan perhatian. Padahal madrasah dan pesantren merupakan bagian dari pendidikan rakyat yang sudah berjalan sejak lama.
"Daripada madrasah dan pesantren terbengkalai dan kumuh, lebih baik kita optimalkan sebagai Sekolah Rakyat yang sesungguhnya," kata Menag.
Menag juga menjelaskan bahwa 90 persen pesantren di Indonesia dikelola oleh swasta, sehingga kerja sama ini bisa menjadi solusi yang lebih cepat dan efektif dalam pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Berita Terkait
-
Seleksi Murid dan Rekrutmen Guru untuk Sekolah Rakyat Dimulai 1 April, Minat? Begini Syaratnya
-
M Nuh: Sekolah Rakyat Bukan untuk Cetak Tenaga Kerja, Tapi Pemutus Rantai Kemiskinan
-
Tembus 4,2 Juta Jiwa, Anak Pemulung jadi Sasaran Prabowo Masuk Sekolah Rakyat
-
Lulusan Sekolah Rakyat Disiapkan untuk Bekerja Dalam Program Strategis Presiden Prabowo
-
Siswa Sekolah Rakyat Akan Dapat Orientasi Selama Setahun, Mensos Gus Ipul Ungkap Materinya!
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut