Gencatan Senjata Rusak? Rusia Tuding Ukraina Sabotase Kesepakatan Putin-Trump!

Suara.com - Rusia pada hari Rabu menuduh Ukraina telah "menyabotase" gencatan senjata selama 30 hari dengan melakukan serangan terhadap fasilitas energi, di tengah saling tuduh antara Moskow dan Kyiv mengenai serangan yang terjadi semalam.

Sebelumnya, kedua otoritas, Rusia dan Ukraina, melaporkan adanya serangan terhadap infrastruktur setempat pada Selasa malam waktu setempat.

Serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah percakapan telepon antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump, di mana Putin menyetujui gencatan senjata terbatas yang bertujuan menghentikan serangan terhadap semua fasilitas energi dan infrastruktur.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini pada malam yang sama.

"Tentu saja," kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan di Moskow saat ditanya apakah Moskow menganggap serangan Ukraina sebagai "sabotase" untuk menggagalkan kesepakatan yang telah dibicarakan Putin dan Trump.

Peskov berpendapat bahwa informasi mengenai gencatan senjata sudah cukup luas ketika serangan terjadi dan menyatakan bahwa keputusan Ukraina untuk melanjutkan serangan "bertentangan dengan upaya bersama ini."

Menjelaskan bahwa kesepakatan untuk menghentikan serangan hanya berlaku untuk fasilitas energi, Peskov menambahkan bahwa Kremlin akan secara ketat memantau tindakan Kyiv untuk melihat apakah mereka akan menghormati "niat tegas" Putin dan Trump dalam mencapai penyelesaian damai.

Peskov juga menyebutkan bahwa Putin belum mencabut perintah untuk menghentikan serangan Rusia terhadap fasilitas energi Ukraina.

Ia menyatakan bahwa "keinginan kuat" Putin dan Trump adalah "jaminan terbaik" bahwa Moskow dan Washington akan terus berupaya memperbaiki hubungan bilateral.

Baca Juga: Trump Deportasi 238 Gangster Venezuela ke El Salvador, Hakim AS: Langgar Hukum!

Selama percakapan telepon mereka pada hari Selasa, Putin dan Trump membahas kemungkinan penghentian bantuan militer untuk Ukraina, menurut Peskov, yang menyatakan bahwa Moskow akan terus mengangkat isu ini karena dianggap penting, tetapi tidak di forum publik.

Presiden AS Donald Trump dan mitranya dari Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan panggilan telepon selama satu jam beberapa minggu setelah perdebatan sengit di Gedung Putih memupus harapan Washington untuk berperan sebagai perantara perdamaian antara Rusia dan Kyiv.

Dalam panggilan telepon hari Rabu, yang digambarkan oleh kedua pemimpin sebagai "sangat baik" dan "positif", Zelensky mengatakan perdamaian abadi dapat dicapai "bersama-sama dengan Amerika, dengan Presiden Trump, dan di bawah kepemimpinan Amerika".

Ia juga mengatakan bahwa salah satu langkah pertama untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina adalah dengan mengakhiri serangan terhadap energi dan infrastruktur sipil lainnya. Ia berterima kasih kepada AS atas dukungan militernya, terutama rudal Javelin, sambil meminta lebih banyak sumber daya pertahanan udara.

Trump juga menyarankan kepemilikan AS atas infrastruktur energi Ukraina, khususnya pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia yang dikuasai Rusia, untuk menghindari serangan. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce mengatakan, "Mungkin agak bermanfaat untuk memiliki hubungan ekonomi dengan negara yang memiliki sejarah mampu melindungi dirinya sendiri dan melindungi teman-temannya."

Pernyataan dari Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan kepemilikan Amerika atas pabrik-pabrik itu akan menjadi "perlindungan terbaik".

Kesepakatan mineral AS-Ukraina juga dibahas, sementara Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan AS "melampaui" kesepakatan mineral dan lebih fokus pada negosiasi perdamaian.

Trump juga bertanya kepada Zelensky "tentang anak-anak yang hilang dari Ukraina selama perang, termasuk mereka yang telah diculik", sambil berjanji untuk bekerja sama dengan kedua belah pihak untuk memastikan anak-anak itu dikembalikan.

Trump memberi tahu Zelensky tentang panggilan teleponnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, sementara keduanya sepakat untuk tetap berhubungan di "tingkat tertinggi".