Suara.com - Kebijakan pemerintah melakukan efisiensi penggunaan anggaran disebut berimbas pada banyak pihak selain kementerian dan lembaga. Gelombang pengangguran diyakini akan bermunculan karena kebijakan ini.
Apalagi, sejumlah daerah disebut harus menunda sejumlah program karena efisiensi ini.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong menyebut pemerintah harus melibatkan pihak swasta untuk mengatasinya. Misalnya dengan dana Corporate Social Responsbility (CSR).
"Kita apresiasi peran swasta yang berperan aktif dalam pembangunan daerah. Pokoknya dalam pembangunan dan kemajuan suatu daerah, kita dukung," ujar Bahtra kepada wartawan, Kamis (20/3/2025).
Dia mengatakan, investasi dari swasta selain sangat membantu daerah dalam percepatan pembangunan, terbukti efektif dalam membuka lapangan kerja.
"Semakin banyak investor yang membangun bisnis di suatu daerah, semakin besar daerah itu untuk maju. Semakin cepat berkembang aerah tersebut," papar politikus Partai Golkar itu.
Dukung Pengembangan Kawasan Pesisir
Wali Kota Serang, Budi Rustandi sebelumnya menyatakan sangat mendukung rencana investasi pengembangan kawasan pesisir di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Dia meminta masyarakat untuk tidak mengganggu investor yang berencana akan menanamkan modalnya.
Ia menyampaikan rencana untuk memberikan dana CSR untuk Pemkot Serang guna pengembangan sektor pariwisata di Kecamatan Kasemen.
Baca Juga: KPK Tahan 2 Debitur, Kerugian Negara atas Fasilitas Kredit LPEI pada Petro Energy Tembus Rp 846,9 M
“Ya sangat bagus kalau nawarin CSR ke Kota Serang, kita kan nyari duit. Kalau ada yang mau ngasih CSR, selama itu baik, ambil, Demi kemajuan Kota Serang,” kata Budi, di Serang, Jumat (14/3/2025).
Budi mengaku sangat terbuka dengan komitmen pihak swasta yang ingin memajukan Kota Serang. Apalagi tujuannya mulia, menumbuhkan perekonomian serta menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
Pemerintah Diminta Libatkan Swasta Demi Atasi Gelombang Pengangguran Imbas Efisiensi
“Kalau bagus, manfaat, pembelian tanah sesuai dengan harga pasaran, ya kita ladenin gitu aja. Buat apa dibikin sulit,” pungkas Budi.
Ia mencontohkan salah satunya rencana investasi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kota Serang yang berjanji menciptakan kota mandiri.
“Bisa jadi, apa pun bisa terjadi selama itu positif dan bisa mengurangi angka pengangguran di Kota Serang. Terutama angka kemiskinan. Selama itu ada kajian yang baik untuk masyarakat Kota Serang, saya akan terima,” pungkas Budi.
Berita Terkait
-
Viral Demo Tolak RUU TNI di DPRD Sulut Ricuh, Pendemo Vs Polisi Duel di Atas Truk
-
Lagi Buka Puasa dan Dengar Azan, Pendemo Tolak UU TNI di DPR Ditembaki Polisi Pakai Water Cannon
-
Dar, Der, Dor...! Tembaki Aparat Pakai Petasan, Massa Tolak UU TNI Jebol Pagar DPR RI
-
Imbas Sahkan UU TNI, Legitimasi Prabowo Bisa Anjlok jika Acuhkan Kritik Publik: Demokrasi Mandek!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji