Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengungkapkan bahwa Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sempat menanyakan soal dinamika politik kekinian.
Terbaru mengenai Revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan dan mendapat banyak penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.
Hal itu terjadi saat ketiga tokoh politik nasional tersebut duduk bersama dalam satu meja saat acara Buka Puasa bersama Partai NasDem, di NasDem Tower, Jumat (21/3/2025).
Puan pun mengaku, sempat menjelaskan kepada kedua tokoh tersebut soal perubahan UU TNI.
"Jadi saya sebagai Ketua DPR kemudian menyampaikan bahwa ada tiga pasal yang kemudian direvisi yaitu pasal 7, pasal 47, dan 53, hanya tiga hal tersebut yang direvisi," kata Puan usai berbuka puasa bersama.
Puan mengaku setelah menjelaskan kepada dua tokoh tersebut bahwa RUU TNI yang baru disahkan menjadi UU tak ada masalah.
"Dan beliau berdua menyampaikan 'oh hanya tiga itu saja', jadi tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi semuanya fair, yang lain-lain tidak bermasalah, tidak," katanya.
Puan mengemukakan bahwa DPR menyampaikan semua yang direvisi sudah sesuai kebutuhan.
"Dan saya menyatakan bahwa kita di DPR memang menyampaikan semua hal yang direvisi itu memang sesuai dengan kebutuhannya," sambungnya.
Baca Juga: Usai Semeja dengan Puan, Ditanya Kapan Bertemu Megawati, Jokowi: Ya Belum, Tapi akan... Akan Apa Ya?
Lebih lanjut, Puan menyampaikan, Surya Paloh dan Jokowi kemudian meminta agar UU TNI yang baru disahkan tersebut segera disosialisasikan.
"Dan beliau berdua menyampaikan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, 'wah kalau memang hanya seperti itu harusnya bisa segera disosialisasikan' agar masyarakat dan publik segera mengetahui dan tidak ada kesalahpahaman, itu saja," katanya.
Sebelumnya, ada momen menarik terjadi dalam acara buka bersama Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Ketika Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh asyik ngobrol serius dengan Presiden ketujuh RI Jokowi dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam satu meja.
Berdasarkan pantauan Suara.com, hal itu terjadi kala ketiganya duduk dalam satu meja. Sebenarnya dalam meja tersebut juga ada Wapres keenam RI Try Sutrisno namun tak terlibat langsung obrolan.
Dalam kesempatan itu, Jokowi, Surya Paloh dan Puan sempat mengobrol serius sambil menyantap makanan berbuka yang disajikan. Terlihat salah satu makanan disajikan saat berbuka puasa, yakni sate ayam.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- Bukan Sekadar Wacana, Bupati Bogor Siapkan Anggaran Pembebasan Jalur Khusus Tambang Tahun Ini
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
Pengaduan Pelanggaran Hak Anak ke KPAI Melonjak, Identitas 66 Persen Pelaku Tidak Diungkap
-
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 22 Januari
-
Hirup Udara Bebas, Laras Faizati Ingin Ziarah ke Makam Ayah Hingga Main ke Mal
-
Pakar Hukum Sebut Pilkada Lewat DPRD Suburkan Oligarki dan Renggut Kedaulatan Rakyat
-
Mendagri Pimpin Rakor Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
-
DPRD DKI Pastikan Tiang Monorel Rasuna Said Kembali ke Adhi Karya usai Dibongkar Pemprov
-
Laras Faizati Divonis Bersalah Tapi Bebas, Bivitri: Ini Bukan Putusan Demokratis
-
Prabowo Diprediksi Reshuffle Usai Evaluasi saat Retret, Siapa saja Menteri Layak Diganti?
-
Soal Vonis Laras Faizati, Ketua Komisi III DPR Sebut Bukti Manfaat Nyata KUHP dan KUHAP Baru
-
Prabowo Naikkan Anggaran Riset 50 Persen Jadi Rp12 Triliun, Fokus pada Swasembada Pangan dan Energi