Pramono menuturkan bau yang keluar dari RDF karena masih adanya sejumlah peralatan yang belum beroperasi maksimal. Ia meminta perbaikan dilakukan dalam waktu satu pekan sebelum pengolahan alias commisioning dilaksanakan kembali.
"Jadi kontraktornya tadi menyampaikan dalam satu minggu ini mereka akan mempersiapkan, dan saya sudah meminta jangan komisioning kalau ini belum terpasang," ujar Pramono di Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (20/3/2025).
Saat mengunjungi fasilitas pengolahan sampah berteknologi RDF di Rorotan, Jakarta Utara pada Kamis (20/3/2025), Pramono juga sempat menyampaikan permohonan maaf karena ada bau tak sedap yang diprotes warga.
Sebelum tiba di RDF Rorotan, Pramono sudah ditunggu sejumlah warga Rorotan yang mengeluhkan soal bau ini. Mereka pun langsung ikut ke dalam RDF dan diterima melakukan dialog.
Pramono menyebut pihaknya sepakat memenuhi permintaan warga untuk memasang Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) dalam radius 5 kilometer dari RDF Rorotan. Hal ini dilakukan demi mengetahui dampak operasional RDF terhadap kualitas udara.
"Tadi dengan warga, kami sepakat bahwa di sekitar 4-5 kilo dari tempat ini dipasang pemantau kesehatan udara, kualitasnya," kata dia.
"Tentunya kita bisa membandingkan kualitas udara yang karena dampak dari RDF ini atau kualitas udara yang memang karena asap mobil, motor, dan sebagainya," Pramono menambahkan.
Selain itu Pramono juga menyampaikan permintaan maaf kepada warga yang merasa dirugikan atas operasional RDF. Pramono pun berjanji untuk menanggung biaya pengobatan warga jika ada yang terganggu kesehatannya.
"Siapapun baik itu anak umur berapapun, termasuk dewasa dan sebagainya, yang sekarang ini terdampak karena kemarin, kesalahan kami," tuturnya.
Baca Juga: Pramono Kembalikan Penerima KJP Plus Hingga 707 Ribu Siswa, Cair Hari Ini
"Dan saya sudah minta maaf untuk itu, maka pemerintah Jakarta bertanggung jawab untuk kesehatannya," tambahnya memungkasi.
Berita Terkait
-
Larang Operasi Yustisia usai Mudik Lebaran, Pramono: Siapa pun Mau ke Jakarta, Monggo Aja
-
Kembalikan Jumlah Penerima KJP ke Era Anies, Pramono: Dulu Tak Ada yang Memutuskan
-
Gratiskan Penerima KJP Masuk TMII, Pramono Anung: Biar Siswa Lebih Semangat Belajar
-
Dikeluhkan Warga, DLH DKI Sebut Kualitas Udara Rorotan Masih Aman Meski Ada RDF
-
Pramono Kembalikan Penerima KJP Plus Hingga 707 Ribu Siswa, Cair Hari Ini
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO