Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mencairkan penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap 1 tahun 2025 pada Kamis (20/3/2025). Bantuan pendidikan yang disalurkan merupakan rapelan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret.
Pencairan ini ditandai dengan penyerahan KJP secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kepada sejumlah siswa di Balai Kota DKI Jakarta.
"Hari ini secara resmi KJP Plus yang berjumlah kurang lebih 707.622 siswa kami luncurkan, kami bagi, kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lebih seminggu ini semuanya bisa terselesaikan," ujar Pramono Anung.
Dari total 707.622 siswa yang menerima KJP Plus, sebanyak 580.893 merupakan penerima eksisting atau lanjutan, sementara 126.729 lainnya adalah penerima baru serta siswa yang sempat dicoret dalam penerimaan KJP tahap 2 tahun 2024 lalu.
Pramono menegaskan bahwa pengembalian penerima KJP Plus ini merupakan janji yang ia dan Wakil Gubernur Rano Karno pegang sejak awal menjabat. Sebelumnya, pencabutan beberapa penerima KJP Plus pada tahun lalu sempat menuai banyak protes dari berbagai pihak.
"Saya dan Bang Doel memutuskan, oke, semuanya dapat dan kemudian pergubnya kami buat supaya semuanya dapat. Jadi ini kalau ditanya kenapa dulu enggak diputuskan ya saya tidak mau melihat ke belakang," katanya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko menjelaskan lebih lanjut bahwa pencairan KJP Plus tahap 1 tahun 2025 ini telah tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 266 Tahun 2025.
Pembagian bantuan mencakup berbagai jenjang pendidikan, dengan rincian sebagai berikut: 338.971 siswa tingkat SD/MI, 189.437 siswa tingkat SMP/MTS, 62.295 siswa tingkat SMA/MA, 111.315 siswa tingkat SMK, 2.908 siswa SLB, dan 2.696 peserta didik dari Jenjang PKBM.
“Hari ini yang sudah penerima lama khususnya ya, penerima lanjutan, sudah langsung masuk. Tetapi yang penerima baru, tentu mereka masih perlu proses administrasi di bank untuk pembuatan rekening, cetak buku dan lain sebagainya,” jelas Sarjoko.
Baca Juga: Imbas Sahkan UU TNI, Legitimasi Prabowo Bisa Anjlok jika Acuhkan Kritik Publik: Demokrasi Mandek!
Karena penambahan jumlah penerima, anggaran yang harus disediakan Pemprov DKI Jakarta pun meningkat dari semula Rp2,05 triliun menjadi Rp3,29 triliun.
Janji Pramono soal KJP
Setelah resmi menjadi orang nomor wahid di Jakarta, Pramono langsung membuat gebrakan.
Pram sapaan akrab pria itu mengaku aka mengembalikan status kepemilikan KJP Plus para siswa yang sempat dicabut.
Pencabutan kepemilikan KJP Plus itu dilakukan pada era kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI periode 2022-2024 Heru Budi Hartono. Ia menyebut ada ratusan ribu siswa yang akan kembali menerima bantuan pendidikan itu.
"Akan dilakukan pembaruan data. Memang ada penurunan yang luar biasa dari sebelumnya. Kita akan kembalikan ke angka kurang lebih 705 (ribu) orang yang akan menerima. Kemarin itu 525 (ribu), turun," ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Berita Terkait
-
Klaim Pakai Teknologi Eropa, Pramono Beberkan Alasan Bau Busuk Keluar dari RDF Rorotan
-
Warga Protes Karena Bau, Pramono Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Bocah Keluhkan Bau Sampah RDF Rorotan hingga Tak Nafsu Makan, Pramono Mau Cek Langsung
-
Minta Tipping Fee Diturunkan Depan Zulhas dan Pratikno, Pramono Mau Lanjutkan ITF Sunter?
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?
-
SBY: Seni Bukan Hanya Indah, Tapi 'Senjata' Perdamaian dan Masa Depan Lebih Baik
-
Hartanya Lenyap Rp 94 Triliun? Siapa Sebenarnya 'Raja Kretek' di Balik Gudang Garam
-
3 Fakta Viral Lutung Jawa Dikasih Napas Buatan Petugas Damkar, Tewas Tersengat Listrik di Sukabumi!
-
Bos Gudang Garam Orang Kaya Nomor Berapa di Indonesia versi Forbes? Isu PHK Massal Viral
-
UU Perlindungan Anak Jadi Senjata Polisi Penjarakan Delpedro Marhaen, TAUD: Kriminalisasi Aktivis!