Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Prabowo: Anak Tidak Boleh Jadi Pemulung

Suara.com - Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto tidak ingin anak orang kurang mampu dari keluarga miskin hidupnya begitu-gitu saja. Untuk itu, Prabowo akan menjamin pendidian mereka lewat sekolah rakyat.

Prabowo menjelaskan pembangunan sekolah rakyat merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan di Tanah Air.

"Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kita harus berdayakan," kata Prabowo, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Hal tersebut juga telah disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta pada Jumat (21/3).

Pemerintah kata Prabowo, pada tahu ini akan membangun 200 sekolah rakyat berasrama dengan target seribu siswa per sekolah.

"Kami sudah putuskan untuk membangun tahun ini. Kita harap segera mulai dengan 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu," kata Prabowo.

Program sekolah rakyat kata Prabowo, bukan sekadar membangun fasilitas pendidikan, melainkan juga sebuah langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat miskin.

Dalam pidatonya Presiden juga menyampaikan pemerintah menargetkan 53 sekolah rakyat pertama dapat diresmikan dalam tiga bulan ke depan.

Menurutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah memiliki sejumlah gedung yang bisa segera direnovasi untuk mempercepat realisasi program itu, sementara 147 sekolah lainnya akan menyusul dalam waktu dekat.

Baca Juga: Presiden Prabowo Roasting Menterinya Buntut Harga Saham Anjlok: Saya Lihat Beberapa Orang Stres

Presiden Prabowo menargetkan pembangunan sekolah rakyat bisa mencapai 200 unit per tahun. Dengan demikian dalam lima tahun ke depan setidaknya ada satu sekolah rakyat di setiap kabupaten, terutama di wilayah dengan kantong-kantong kemiskinan.

"Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Saya yakin ini bisa kita kerjakan," kata Presiden Prabowo.

Nantinya Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, serta Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto juga akan diminta untuk memastikan program itu berjalan sesuai rencana.

Prabowo menyebut program sekolah rakyat merupakan bagian dari perjuangan panjang bangsa dalam membangun kesejahteraan rakyat.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan serta semangat persatuan dalam menjalankan program pembangunan.

Program sekolah rakyat diketahui menjadi tonggak baru dalam upaya pemerataan pendidikan dan pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

Dengan konsep pendidikan gratis dan berasrama, lulusan sekolah itu diharapkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat untuk menjadi agen perubahan guna mengubah taraf kesejahteraan keluarganya untuk terlepas dari jerat kemiskinan.

Lakukan Seleksi

Sebelumnya pemerintah akan mulai melakukan seleksi murid dan guru untuk Sekolah Rakyat pada 1 April 2025. Khusus seleksi murid akan dilakukan di masing-masing daerah dan disesuaiman dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ketua Formatur Sekolah Rakyat M. Nuh menyampaikan kalau dalam proses seleksi itu akan diutamakan bagi anak-anak yang terdata dalam desil 1 DTSEN atau berasal dari keluarga miskin ekstrem. Kemudian seleksi berjenjang bagi anak-anak yang masuk dalam peringkat desil 2.

"Desil 1 itu yang paling miskin, miskin ekstrim. Naik lagi nanti (perekrutan untuk) desil 2. Kalau sudah terpenuhi jumlah muridnya alhamdulillah. Kalau belum ya dinaikkan ke desil 3, demikian dan seterusnya," jelas Nuh usai rapat pleno Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Murid yang diseleksi akan menjalani sejumlah tes, mulai dari kemampuan akademik, kesehatan, hingga psikotes.

Proses tes tersebut seterusnya akan dilakukan secara rutin setiap semester untuk melihat perkembangan murid selama belajar di Sekolah Rakyat.

"Tentu kita bersama dengan lembaga-lembaga yang punya kompetensi untuk mengukur tingkat gizi, tingkat kesehatan, IQ-nya pun juga kita ukur, kompetensinya juga kita ukur. Sehingga tidak harus menunggu, paling tidak setiap semester kita bisa menyampaikan progresnya," tutur Nuh. (Antara)