Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.
Namun, lebih dari sekadar program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, inisiatif ini juga membawa makna historis yang mendalam.
Namun, lebih dari sekadar program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, inisiatif ini juga membawa makna historis yang mendalam.
Sekolah Rakyat pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia, terutama pada era sebelum dan sesudah kemerdekaan. Indonesia pernah punya sejarah sekolah rakyat saat penjajahan kolonial.
Pada masa kolonial, akses pendidikan sangat terbatas bagi rakyat kecil, sehingga pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah dasar bernama Sekolah Rakyat (Volkschool) sebagai pendidikan dasar bagi pribumi.
Setelah Indonesia merdeka, konsep Sekolah Rakyat berkembang menjadi Sekolah Rakyat 6 Tahun, yang kemudian menjadi cikal bakal Sekolah Dasar (SD) seperti yang dikenal saat ini.
Sekolah ini menjadi simbol perjuangan dalam mencerdaskan anak-anak bangsa di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.
Dengan menghidupkan kembali nama Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo tidak hanya membangun sekolah berasrama untuk masyarakat kurang mampu, tetapi juga mengembalikan semangat lama dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sekolah Rakyat bukanlah istilah baru, melainkan sebuah jejak sejarah yang pernah menjadi bagian penting dalam mencerdaskan anak-anak Indonesia di masa lalu.
Baca Juga: 5 Rencana Sekolah Rakyat Prabowo: Punya Misi Putus Rantai Kemiskinan
Sejarah Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat memiliki jejak panjang dalam sejarah pendidikan di Indonesia.
Dikutip dari Museum Pendidikan Nasional, sekolah ini pertama kali didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1892 di Bandung dengan nama Volkschool atau Sekolah Rakyat.
Awalnya, Volkschool ditujukan bagi pribumi lulusan sekolah rendah tingkat dua (ongko loro) sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi di kalangan masyarakat lokal, meskipun dengan akses yang masih terbatas.
Pada masa pendudukan Jepang, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan besar, termasuk dalam penamaan dan kurikulum sekolah.
Sekolah Rakyat yang sebelumnya dikenal sebagai Volkschool di bawah pemerintahan Hindia Belanda diubah namanya menjadi Kokumin Gakko pada tahun 1941 hingga 1946.
Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama, tetapi juga mencerminkan upaya Jepang dalam mengontrol pendidikan di wilayah jajahannya.
Kurikulum yang diterapkan di Kokumin Gakko banyak berorientasi pada propaganda Jepang, termasuk pengajaran bahasa Jepang dan penanaman nilai-nilai kekaisaran.
Meski demikian, keberadaan sekolah ini tetap menjadi wadah bagi anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan dasar, meskipun dengan keterbatasan sumber daya dan pengaruh politik yang kuat.
Sejak saat itu, Sekolah Rakyat tersebar di seluruh negeri dan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.
Tidak hanya sebatas akses pendidikan gratis, Sekolah Rakyat juga memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu, memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.
Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, sistem pendidikan kembali mengalami reformasi.
Pada 13 Maret 1946, pemerintahan Indonesia secara resmi mengganti nama Kokumin Gakko menjadi Sekolah Dasar (SD), menandai era baru dalam dunia pendidikan nasional yang lebih berorientasi pada kepentingan bangsa sendiri.
Sejak saat itu, Sekolah Dasar menjadi fondasi utama pendidikan dasar di Indonesia, menggantikan sistem kolonial yang sebelumnya diterapkan.
Perubahan ini juga menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan nasional, di mana akses pendidikan mulai diperluas dan semakin banyak anak Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah formal.
Kini, dengan kembalinya nama Sekolah Rakyat dalam program pemerintahan Presiden Prabowo, semangat awal dari sekolah ini dihidupkan kembali, membawa harapan baru bagi generasi muda untuk keluar dari jerat kemiskinan melalui pendidikan.
Tag
Berita Terkait
-
5 Rencana Sekolah Rakyat Prabowo: Punya Misi Putus Rantai Kemiskinan
-
Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Prabowo: Anak Tidak Boleh Jadi Pemulung
-
Kemensos Pegang 211 Titik Lokasi Sekolah Rakyat, Salah Satunya STPL Bekasi
-
Mensos: Sekolah Rakyat Butuh 700 Guru untuk 2.000 Murid
-
Mensos Tinjau Gedung Mewah di Pondok Indah Calon Sekolah Rakyat, Begini Penampakannya
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI
-
Mudik Gratis BUMN 2026 Resmi Dibuka, Jasa Raharja Siapkan Kuota 23.500 Pemudik
-
Gempa Beruntun M 5,5 Guncang Karatung dan Melonguane Sulawesi Utara
-
Gunung Semeru Lima Kali Erupsi Hari Ini, PVMBG Ungkap Lima Titik Waspada
-
Gus Ipul Ajak ASN Kemensos Turun Ground Check DTSEN
-
Kisah Dokter Diaspora Terobos Sekat Birokrasi demi Misi Kemanusiaan di Sumatra
-
Sarmuji Luruskan Fatsun Politik Fraksi Golkar: Bukan Larang Kritik Prabowo-Gibran, Tapi Ada Etikanya
-
Respons Keluhan Warga, Kemensos Libatkan YLKI Awasi Penonaktifan BPJS PBI