Suara.com - Media sosial dihebohkan dengan unggahan yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto memakai dana haji untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam narasi di Facebook tersebut juga menyinggung soal umat Islam tidak rela lantaran dana haji digunakan untuk IKN.
Adapun narasinya sebagai berikut:
"Prabowo siap lanjutkan pembangunan IKN, dengan dana haji yg tersisa yg sudah di ikhlaskan oleh Rakyat!! Rakyat yang mana?? Kami umat Islam sekaligus pemilik dana haji jelas tidak rela & tidak ikhlas dana haji di gunakan untuk pembangunan, ini bukan negara islam, jadi pembangunan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab umat Islam."
Lantas benarkah Prabowo menggunakan dana haji melanjutkan pembangunan IKN?
Sesuai penelusuran, artikel yang diterbitkan CNBC Indonesia dengan tanggal, waktu, dan nama penulis yang sama seperti yang tercantum dalam unggahan video tersebut tidak sesuai.
Judul asli artikel tersebut adalah “Sektor Usaha Ini Bakal Dapat Subsidi Kredit 5% dari Prabowo” dan tidak memiliki kaitan dengan pembangunan IKN yang disebutkan menggunakan dana haji.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan IKN di Kalimantan Timur terus berlanjut hingga lima tahun ke depan, yaitu pada 2025-2029.
"Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau (Presiden) sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun (untuk periode) 2025 hingga 2029 ini," kata Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dilansir dari Antara.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Undian Berhadiah Bank Jatim Daftar Lewat Tautan?
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono juga memastikan anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini tetap pada angka yang telah disetujui Presiden, yaitu Rp6,3 triliun, ditambah dengan Rp8,1 triliun atau total sebesar Rp14,4 triliun berasal dari APBN. Alokasi dana itu merupakan bagian dari anggaran IKN 2025-2029 Rp48,8 triliun.
Anggaran diblokir sementara
Sementara itu, pemerintahan Prabowo memblokir sementara anggaran untuk pembangunan IKN. Meski demikian pembangunan IKN terus berjalan sesuai rencana.
Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung menegaskan jika pemangkasan anggaran tidak akan menghambat pembangunan IKN.
"Kami tetap berjalan. Anggaran operasional kami tetap ada," ujar Onesimus dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025).
Dia menjelaskan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk mencapai target-target prioritas. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pembangunan IKN akan terhenti.
Berita Terkait
-
Kapolri Sebut Penguatan Kompolnas Cukup Masuk di Revisi UU Polri, Tak Perlu UU Baru
-
Pertama di Kunjungan Luar Negeri, Prabowo Pakai Maung di KTT ke-48 ASEAN 2026 di Filipina
-
Siapkan Dana Haji Lebih Terstruktur, BNI Andalkan Fitur Life Goals di wondr
-
Kapolri Minta Jajaran Polri Perkuat Sinergi dengan APH Hadapi Dinamika Global
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara