Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyampaikan, pelaksanaan retreat kepala daerah gelombang kedua nanti akan dilaksanakan pasca lebaran.
Adapun retreat ini ditujukan untuk kepala daerah sebelumnya bersengketa di Mahkamah Konstitusi atau MK hasil Pilkada 2024.
"Oh ya ini segera. Begitu masuk ini harus secepatnya karena memang setelah lebaran," kata Bima ditemui usai hadiri open house Ketua MPR RI di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).
Kendati begitu, Bima belum bisa memastikan tempat pelaksaan retreat volume kedua tersebut. Ada sejumlah opsi disiapkan yakni di Magelang atau tempat lainnya.
"Lokasinya bisa di Magelang atau bisa di tempat lain. Ada opsi tempat-tempat lain. Tapi tentunya karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama," ujarnya.
Sementara itu terkait dengan konsep retreat, eks Wali Kota Bogor ini menyampaikan, akan disesuaikan dengan jumlah kepala daerah yang mengikuti. Intinya, ia menginginkan agar pembekalan dilaksanakan segera.
"Karena perlu teman-teman yang belum dapat pembakalan ini juga Menyamakan frekuensi tentang program-program prioritas pemerintah," pungkasnya.
Arahan Gibran
Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming menghadiri retreat kepala daerah di Mageng pada Rabu (26/2/2025).
Dalam cuplikan sambutan yang diberikannya, Gibran Rakabuming menyebut bahwa retreat penting untuk dilakukan karena menjadi ajang koordinasi antar kabupaten. Hal ini disampaikannya dalam video singkat yang diunggah melalui akun Instagram resminya.
Tak hanya itu, Gibran juga menyinggung kembali sejumlah program yang dijanjikan pada pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, hingga terbukanya lapangan kerja.
"Pentingnya retreat tuh seperti ini, bisa koordinasi dengan kabupaten-kabupaten sekitar. Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung, harus kita keroyok bersama-sama," ucap Gibran Rakabuming.
Sebelumnya Wamendagri Bima Arya mengungkap kemungkinan akan ada pelaksanaan retreat untuk kepala daerah lagi pada 2026 mendatang. Hal itu merupakan permintaan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto.
Diketahui retreat sudah berlangsung sejak 21 Februari kemarin hingga selesai pada 28 Februari 2025. Salah satu tujuan utama retreat tersebut untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dengan daerah.
"Presiden mengapresiasi penyelenggaraan retreat ini, bahkan beliau meminta Kementerian Negeri untuk kembali menyelenggarakan retret ini pada tahun 2026, kira-kira begitu," kata Bima Arya di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025).
Berita Terkait
-
ASN Tak Boleh Telat di Hari Pertama Masuk Kerja Usai Lebaran, Wamendagri: Nggak Bisa Santai-santai!
-
Bima Arya Pastikan Wali Kota Depok Akan Ditegur, Imbas Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas
-
Pastikan Kesiapan PSU Lancar Sesuai Rencana, Wamendagri Turun Langsung ke Kabupaten Siak
-
Wamendagri Ribka Hadiri RDP dengan Komisi II DPR RI, Paparkan Perkembangan 4 DOB Papua
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!