Setelahnya, kata Cak Imin, pemerintah akan lakukan evaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan data terbaru menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sudah disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Lewat DTSEN itu kemungkinan akan ada masyarakat yang dikeluarkan dari penerima bansos karena dinilai bukan lagi sasaran penerima bantuan. Tapi ada pula yang baru dimasukan.
"Jadi ada pergeseran setelah lahirnya DTSEN ini. Apa itu? Inclusion Error sama Exclusion Error. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar dari data yang salah. Karena setelah dilihat ternyata ada yang berhak menerima dan yang tidak berhak menerima. Tentu ini akan dinamis juga," jelas Cak Imin.
Pemberian bantuan pada dasarnya untuk membantu masyarakat agar daya belinya meningkat. Selain itu juga ada bantuan pengurangan biaya pengeluaran melalui subsidi.
"Jadi ada yang kita bantu supaya daya belinya meningkat, ada yang kita bantu supaya dia terkurangi beban pembayarannya, seperti listrik, rumah, dan lain-lain. Itu akan kita tindaklanjuti dalam rapat terdekat semua kementerian dan lembaga yang memiliki bantuan sosial langsung kepada masyarakat," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Laba Triliunan, Sinyal Tersendat: Paradoks IndiHome di Bawah Raksasa Telekomunikasi
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar