Tarif Trump Ancam RI, Negosiasi Tingkat Tinggi Dimulai Tanpa Dubes di AS, Apa Hasilnya?

Berdasarkan data yang dirilis, Indonesia berada di urutan kedelapan dalam daftar negara-negara yang berpotensi terkena dampak kenaikan tarif AS, dengan besaran mencapai 32 persen.

Kebijakan ini juga menyasar sekitar 60 negara lainnya yang dianggap memberlakukan tarif yang lebih tinggi terhadap produk-produk AS (tarif timbal balik).

Presiden Trump menyatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri AS.

Ia dan para pejabat pemerintahannya berpendapat bahwa AS selama ini telah 'dirugikan' oleh praktik perdagangan yang dianggap tidak adil oleh banyak negara mitra dagangnya.

Potensi pengenaan tarif yang tinggi oleh AS tentu menjadi perhatian serius bagi Indonesia. AS merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, dan kebijakan tarif dapat berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor nasional.

Beberapa sektor industri yang berorientasi ekspor ke AS berpotensi mengalami penurunan daya saing akibat kenaikan biaya masuk produk.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat memicu ketidakpastian dalam iklim investasi dan perdagangan global.

Perang dagang antara negara-negara besar dapat mengganggu rantai pasok global, meningkatkan biaya produksi, dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi potensi perang dagang dan kebijakan tarif resiprokal yang dilayangkan AS.

Baca Juga: Singgung Jokowi, Rocky Gerung Ungkap Penyebab Indonesia Tak Berdaya Hadapi Perang Tarif AS

Menurutnya, Indonesia telah mengambil langkah proaktif dengan mengirimkan utusan untuk melakukan perundingan yang setara dan adil dengan pihak AS.

"Kita akan berunding dengan semua negara, kita juga akan buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik, kita ingin hubungan yang adil, kita ingin hubungan yang setara, jadi tidak ada masalah," ujar Presiden Prabowo.