Suara.com - Kekosongan pejabat yang menduduki Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan banyak pihak.
Pasalnya, kondisi tersebut terjadi saat Presiden Donald Trump akan memberlakukan tarif resiprokal atau timbal balik yang merugikan perdagangan Indonesia.
Menjawab sorotan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno menilai bahwa belum terisinya Duta Besar Republik Indonesia untuk AS tidak akan memengaruhi proses negosiasi kebijakan 'Tarif Trump'.
Havas mengklaim yang terjadi saat ini merupakan pertemuan tingkat tinggi dalam konteks pengiriman tim delegasi untuk menegosiasikan Tarif Trump yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan pihak AS, lantaran jabatan yang setara menteri.
"Ya kita kan kalau begini (proses negosiasi) udah high level (pertemuan tingkat tinggi) ya," katanya seperti dilansir Antara, Senin (7/4/2025).
Adapun persoalan kosongnya jabatan Duta Besar Indonesia untuk AS, lantaran pergantian pemerintahan.
Lebih lanjut, ia mengaku optimis terkait proses negosiasi yang akan dilakukan bakal berjalan lancar.
Namun, ia menilai bahwa masih terlalu awal untuk memprediksi capaian target tarif AS yang akan disetujui dari hasil negosiasi nanti.
Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan sejumlah paket negosiasi untuk dibawa dalam perundingan dalam proses negosiasi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington DC.
Baca Juga: Singgung Jokowi, Rocky Gerung Ungkap Penyebab Indonesia Tak Berdaya Hadapi Perang Tarif AS
Airlangga menilai bahwa jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang diklaim akan saling menguntungkan tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif resiprokal tersebut.
Namun Pemerintah Indonesia akan melakukan pertemuan lebih dulu dengan pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 mendatang untuk menyamakan sikap.
Bertemu Negara ASEAN
"Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN," ujarnya.
Dalam pertemuannya dengan pelaku usaha, Pemerintah Indonesia menyatakan telah menyiapkan beberapa paket negosiasi.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana kenaikan tarif sedikitnya 10 persen terhadap berbagai barang impor dari banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada Rabu (2/4/2025).
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 7 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Alpha Arbutin untuk Hilangkan Flek Hitam di Usia 40 Tahun
- 7 Pilihan Parfum HMNS Terbaik yang Wanginya Meninggalkan Jejak dan Awet
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
Terkini
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045
-
Blueprint Keberlanjutan Ride-Hailing Indonesia: Motor Penggerak UMKM dan PDB Nasional
-
Anggota DPR Non Aktif Korban Disinformasi dan Fitnah, Bukan Pelaku Kejahatan
-
Jejak Korupsi POME: Dari Kantor ke Rumah, Kejagung 'Kunci' Pejabat Bea Cukai