CEK FAKTA: Apakah Lumpur Lapindo Benar-Benar Berhenti?

Unggahan berisi klaim “lumpur lapindo berhenti menyembur” merupakan konten dengan konteks yang salah (false context).

Lumpur Lapindo: Bencana Industri Terbesar dalam Sejarah Indonesia

Lumpur Lapindo atau biasa dikenal sebagai Semburan Lumpur Sidoarjo (Lusi) adalah salah satu bencana lingkungan terbesar dalam sejarah Indonesia.

Bencana ini bermula pada 29 Mei 2006, ketika semburan lumpur panas tiba-tiba muncul dari dalam tanah di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Asal Usul dan Dugaan Penyebab

Semburan ini terjadi tidak jauh dari lokasi pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas, sebuah perusahaan energi yang saat itu melakukan eksplorasi gas bumi di sumur Banjar Panji-1.

Dugaan awal menyebutkan bahwa kegiatan pengeboran menyebabkan tekanan bawah tanah yang tidak terkendali, sehingga memicu semburan lumpur panas dari kedalaman sekitar 3.000 meter.

Namun, terdapat dua versi besar mengenai penyebab bencana ini:

Kesalahan pengeboran oleh Lapindo Brantas, tanpa casing pelindung saat melintasi zona bertekanan tinggi.
Gempa bumi Yogyakarta pada 27 Mei 2006 yang diduga turut memicu pergerakan tekanan bawah tanah.

Baca Juga: CEK FAKTA: Akun TikTok Sebarkan Tautan Pemutihan Pajak

Meskipun versi pertama lebih banyak dipegang oleh para ahli, perdebatan penyebab ini masih berlangsung hingga kini.

Dampak Sosial dan Lingkungan

Semburan lumpur tidak berhenti hingga kini dan telah menenggelamkan lebih dari 16 desa di tiga kecamatan: Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Ribuan rumah, sekolah, tempat ibadah, sawah, dan jalan raya—termasuk sebagian Jalan Tol Surabaya-Gempol—terkubur di bawah lumpur.

Dampaknya meliputi:

• Sekitar 60.000 jiwa harus mengungsi dan kehilangan tempat tinggal.
• Infrastruktur hancur, aktivitas ekonomi lumpuh.
• Ancaman kesehatan akibat gas beracun seperti H2S (hidrogen sulfida) dan polusi udara.

Penanganan dan Kontroversi

Pemerintah pusat kala itu membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk menangani dampak bencana.