Suara.com - Narasi yang menyebutkan bahwa Budi Arie bakal mengembalikan dana haji yang digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), beredar di media sosial.
Informasi itu diunggah akun “ebe_ganzo” di platform Twitter (X) dan ramai diperbincangkan netizen. Dalam unggahan tersebut, pemerintah disebut-sebut akan mengembalikan dana tersebut dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR).
Hingga Sabtu (5/4/2025), unggahan itu telah dilihat lebih dari 260 kali, mendapat lebih dari 600 tanda suka, dibagikan ulang 112 kali, serta dikomentari 52 pengguna lainnya.
Narasi soal dana haji digunakan untuk IKN langsung menarik perhatian dan diperiksa kebenarannya oleh Tim Pemeriksa Fakta dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).
Berdasarkan laporan TurnBackHoax.id, tim melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci “Budi Arie akan kembalikan dana haji yang dipakai IKN dalam bentuk THR” ke mesin pencari Google.
Namun, hasil penelusuran tidak menemukan informasi dari media terpercaya maupun akun resmi pemerintah yang membenarkan narasi penggunaan dana haji untuk pembangunan IKN. Tidak ditemukan juga pernyataan langsung dari Budi Arie Setiadi terkait isu tersebut.
Penelusuran visual melalui Google Lens terhadap tangkapan layar yang disebarkan turut dilakukan. Hasilnya, ditemukan bahwa gambar tersebut telah mengalami manipulasi digital, sehingga tidak dapat dijadikan bukti sahih.
Konten Hoaks dan Manipulatif
Dengan demikian, klaim dalam unggahan akun “ebe_ganzo” yang menyebut dana haji dipakai untuk IKN dan akan dikembalikan dalam bentuk THR tergolong sebagai konten manipulatif.
Informasi tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki dukungan fakta yang kuat dari sumber kredibel.
Masyarakat diminta untuk lebih teliti dalam menyebarkan informasi, khususnya yang menyangkut isu sensitif seperti penggunaan dana haji untuk IKN.
Klarifikasi seperti ini penting untuk menangkal penyebaran hoaks yang dapat memicu disinformasi lebih luas di media sosial.
Budi Arie Setiadi merupakan Menteri Koperasi kabinet Merah Putih, Prabowo-Gibran. Sosok yang sebelumnya menjabat sebagai Menkominfo di era Presiden Jokowi ini memiliki latar belakang aktivis dan perjalanan politik yang cukup panjang.
Lahir pada 20 April 1969, Budi Arie Setiadi merupakan putra dari pasangan Joko Asmoro dan Pudji Astuti. Ia mengawali pendidikan di SD dan SMP Marsudirini, Jakarta Utara.
Tag
Berita Terkait
-
BUMN RI Pamer Uang Specimen Bertema IKN, Punya Teknologi Canggih dan Sulit Dipalsukan
-
Viral Purbaya Usul MBG Diganti Uang, Kemenkeu Pastikan Hoaks
-
Waskita Karya Kembali Raih Nilai Kontrak Baru Rp1,84 Triliun, Garap Kawasan DPR di IKN
-
Cek Fakta: Pandji Pragiwaksono Babak Belur dan Ditangkap Polisi
-
DPR Pertanyakan Kepastian Jumlah ASN yang Pindah ke IKN, Khawatir Infrastruktur Mubazir
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
-
Sepanjang Semester I 2025, Perusahaan BUMN Lakukan Pemborosan Berjamaah Senilai Rp63,75 Triliun
Terkini
-
AEON Mall Tanjung Barat Kebakaran, Pengunjung Dievakuasi, Mal Ditutup Total
-
Ditangkap KPK, Bupati Lampung Tengah Malah Goda Jurnalis yang Tanya Kasus: Kamu Cantik Hari Ini
-
Ada Korban Bencana Sumatera Masih Hilang, Pakar UGM Desak Integrasi Drone dan AI dalam Operasi SAR
-
Di Sidang, Laras Faizati Ucap Terima Kasih ke Mahfud MD, Minta Semua Aktivis Dibebaskan
-
Tangis Laras Faizati Pecah di Pengadilan, Merasa 'Diselamatkan' Saksi Ahli UI
-
KPK Umumkan 3 Tersangka Baru Kasus Pemerasan Kemnaker, Ada Nama Sesditjen Binwasnaker K3
-
Heboh 'Patungan Beli Hutan', DPR Minta Pemerintah Berbenah dan Lakukan 3 Hal Ini
-
Pakar Top UGM hingga IPB Turun Tangan Usut Banjir Sumatra, Izin Perusahaan di Ujung Tanduk
-
KPK Bongkar Aliran Dana Suap Bupati Lampung Tengah: Rp5,25 Miliar untuk Lunasi Utang Kampanye
-
Tanggapi Gerakan Patungan Beli Hutan, Anggota DPR PKS: Ini Tamparan Publik Bagi Pemerintah