Suara.com - Analis politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM perlu mengintegrasikan empat pola pikir strategis dalam proses pengambilan keputusan.
Langkah tersebut penting digunakan KDM agar kebijakan yang dihasilkan tetap responsif dan efektif.
Kristian menilai positif gaya kepemimpinan KDM yang gemar terjun ke masyarakat untuk menampung masalah.
Namun ia menggarisbawahi proses pengambilan keputusan yang seringkali diambil KDM hanya sebatas cepat tanpa pertimbangan matang.
"Hal ini acap kali mendatangkan konsekuensi yang kurang efektif," kata Kristian dalam keterangannya dikutip Suara.com, Sabtu (12/4/2024).
Kristian lantas mencontohkan beberapa masalah yang timbul akibat proses pengambilan keputusan yang terlalu cepat diambil KDM.
Pertama penumpukan anteran pembayar pajak di Samsat hingga menimbulkan kemacetan akibat kebijakan pemutihan pajak.
Lalu jembatan yang kembali amblas di Bailey, Karawang karena keputusan pengerjaan dilakukan hanya dalam dua pekan.
Serta, distribusi santunan Idulfitri untuk supir angkot di Bogor yang realisasinya tidak sesuai jumlah yang dijanjikan.
Baca Juga: Kang Dedi Mulyadi Contek Gaya Prabowo, Sapa Warga Cianjur dari Atas Kap Mobil
Menurut Kristian, pendekatan turun ke lapangan tetap penting. Tapi juga perlu dilengkapi dengan kerangka berpikir yang lebih komprehensif.
"Kendala-kendala seperti ini semestinya tidak perlu membuat KDM surut untuk tetap terjun ke lapangan. Namun demikian, KDM bisa memetik hikmah," katanya.
Adopsi 4 Pola Pikir
Agar keputusan yang diambil lebih efektif, Kristian menyarankan KDM dan kepala daerah lain mengadopsi empat pola pikir.
Merujuk artikel IBM Center for the Business of Government yang terbit 7 April 2025, Kristian menyebut keempat pola pikir itu meliputi; expert thinking, critical thinking, strategic thinking, dan system thinking.
"Sntesis dari keempat jenis pola pikir tersebut dapat membantu KDM dan Kepala daerah lainnya di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang dihasilkan tanpa harus mengorbankan pola interaksi langsung dengan masyarakat," ujar Kristian.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Kemensos Siapkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatra Selama 3 Bulan
-
Kubu Roy Suryo Ungkap Detik-detik 'Penyusup' Kepergok Masuk Ruang Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi
-
Prabowo Kunjungan di Sumatra Barat, Tinjau Penanganan Bencana dan Pemulihan Infrastruktur
-
Viral Tumpukan Sampah Ciputat Akhirnya Diangkut, Pemkot Tangsel Siapkan Solusi PSEL
-
KPK Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Bank BJB, Sebut Perceraian Tak Pengaruh
-
Membara Kala Basah, Kenapa Kebakaran di Jakarta Justru Meningkat Saat Hujan?
-
Keroyok 'Mata Elang' Hingga Tewas, Dua Polisi Dipecat, Empat Lainnya Demosi
-
Disebut-sebut di Sidang Korupsi Chromebook: Wali Kota Semarang Agustina: Saya Tak Terima Apa Pun
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
Bukan Sekadar Viral: Kenapa Tabola Bale dan Tor Monitor Ketua Bisa Menguasai Dunia Maya?