Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak akan dimulai tepat tahun ajaran baru pada bulan Juli, seperti sekolah formal pada umumnya.
Menurut Mu'ti, Sekolah Rakyat kemungkinan akan mundur hingga Agustus atau September karena memiliki kurikulum berbeda.
"Sekolah rakyat itu masuknya tidak harus sama dengan tahun ajaran sekolah yang mulai bulan Juli ya, karena memang belum siap. Dia bisa saja mulai nanti Agustus atau September," ungkap Mu'ti kepada wartawan ditemui di Gedung Dikdasmen, Jakarta, beberapa hari lalu.
Mu'ti menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat menggunakan metode tailor made. Artinya kurikulum didesain khusus untuk sekolah rakyat dengan sistem multi-entry, multi-exit.
"Artinya begini, dia yang di sekolah rakyat itu tidak seperti sekolah biasa yang masuk bersama-sama kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak begitu. Ada mungkin masuk dia kelas 3, ada masuk dia kelas 1, ada masuk dia SMP. Basisnya adalah capaian pembelajaran," jelasnya.
Level kelas bagi setiap murid juga bukan disesuaikan berdasarkan usia, seperti sekolah formal umumnya. Melainkan harus sesuai dengan kemampuannya setelah melalui tes. Sehingga, tidak ada pula ujian bersama bagi murid sebagaimana sekolah formal. Karena para murid hanya akan diuji secara individu berdasarkan kemampuannya.
"Disebut sebagai multi-entry karena dia bisa masuk di level mana saja. Disebut multi-exit itu artinya kalau dia capaian pembelajaran cemerlang, dia bisa capaian pembelajaran yang berikutnya," kata Mu'ti.
Ketika bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Mu'ti juga menekankan bahwa konsep kurikulum multi entry, multi exit bukan berarti murid bisa keluar kapan saja. Melainkan hanya bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja.
"Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," ujarnya.
Baca Juga: Bertemu Bobby Nasuition, Mensos Sebut Akan Ada 4 Sekolah Rakyat di Sumut
Sementara itu untuk proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan DTSEN.
"Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah," katanya.
Empat Sekolah Rakyat di Sumut Tahun Ini
Sementara itu, Menteri Sosial (Mesos) RI Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa empat Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto akan beroperasi di Sumatera Utara (Sumut) tahun ini.
"Jadi kita menggunakan aset Kementerian Sosial. Ada dua di sini (Sumut, red) dua sentra. Satu Sentra Bahagia di Kota Medan, dan satu lagi Sentra Insyaf di Deli Serdang," ujar Saifullah di Kantor Gubernur Sumut, Jumat lalu.
Sedangkan dua Sekolah Rakyat lagi, lanjut dia, akan menggunakan gedung milik Pemprov Sumut, dan Kampus V Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.
Tag
Berita Terkait
-
Bertemu Bobby Nasuition, Mensos Sebut Akan Ada 4 Sekolah Rakyat di Sumut
-
Guru Sekolah Rakyat Dikontrak, Kualitas Pendidikan Terancam?
-
Pemda yang Ingin Mengajukan Pembuatan Sekolah Rakyat Harus Bisa Sediakan Lahan Minimal 5 Hektare
-
Sekolah adalah Hak Asasi, Namun Masih Menjadi Impian bagi Banyak Anak
-
Gaji Guru Sekolah Rakyat Bakal di Atas UMR? Gus Ipul: Saya Belum Berani Nyebut Angka, tapi...
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!