Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menyampaikan PDIP hingga kekinian belum menentukan jadwal pelaksaan Kongres partai.
Menurutnya, pelaksaan Kongres kemungkinan mundur dari rencana awal April ini.
"Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Ia mengatakan, dengan melihat situasi kekinian, pelaksanaan Kongres dinilai tak perlu dilakukan secara terburu-buru.
"Karena melihat situasi, kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru, semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum," ujarnya.
Lebih lanjut, Puan menyampaikan, kemungkinan Kongres tak akan digelar April ini. Namun tak akan lewat dari 2025.
"Bisa saja mundur di bulan April, namun pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025," pungkasnya.
Sebelumnya, Puan Maharani mengungkapkan jika setelah lebaran pihaknya akan menentukan jadwal pelaksaan Kongres PDIP. Nantinya akan digelar rapat terlebih dahulu untuk memutuskan waktu Kongres.
"Untuk masalah kongres, sampai saat ini DPP partai belum memutuskan kapan akan diselenggarakannya dan pada bulan apa," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Baca Juga: Ungkap Demo Bayaran Desak Hasto Segera Divonis, Pengacara Sebut Pesanan Mantan Penguasa: Jokowi?
Ia mengatakan, sebelumnya memang sempat disampaikan jika Kongres akan dilaksanakan April 2025 mendatang. Namun kekinian PDIP sedang fokus menghadapi Ramadan.
"Jadi kita selesaikan dulu ibadah puasa kita menuju lebaran," ujarnya.
Sementara itu, saat disinggung apakah kongres nanti akan menunjuk sosok sekjen partai yang baru, Puan menegaskan pasti ada kepengurusan yang baru.
"Ya pasti, di kongres kan harus ada pembaharuan struktur dari tingkat atas sampai bawah ya," katanya.
Puan juga sempat menanggapi soal menghangatnya isu pergantian ketua umum PDIP jelang kongres partai pada April 2025. Ia mengatakan, semua harus melihat pelaksanaan kongres nanti.
Ia mengatakan, setiap kongres merupakan hal yang biasa dibicarakan soal pergantian struktur-struktur partai.
Berita Terkait
-
Menteri-menteri Prabowo Akui Jokowi Masih Bos, Reaksi Puan PDIP soal Isu 'Matahari Kembar'
-
Sudah Ditemui Prabowo, Mardani PKS Puji Sikap Megawati dan PDIP Tetap Pilih di Luar Pemerintahan
-
Prabowo dan Megawati Sudah Bertemu, PDIP Bakal Gabung KIM? Zulhas: Kita Ikut Pemimpin Aja
-
Pengacara Sebut Kasus Hasto PDIP Bikin Investor Kabur dari Indonesia, Mengapa?
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Diduga Kurang Berhati-hati, Minibus Nyemplung di Bundaran HI Usai Tabrak Pembatas Jalan
-
Usai Lebaran, Para Bos Anak Usaha Astra Kompak Mundur
-
Kronologi Pemudik Terjebak di Jalan Sawah Sleman Akibat Google Maps, Antrean Panjang Tak Terhindar
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
-
Bocor! China Bikin Peta Laut hingga Indonesia untuk Hadapi AS di Perang Dunia III
Terkini
-
Jelang Masuk Sekolah Usai Lebaran, KPAI Soroti Risiko Kelelahan hingga Tekanan Mental Anak
-
Analisa: Waktunya Pakai Energi Terbarukan saat Krisis BBM karena Perang Iran
-
Diperiksa Penyidik Usai Kembali ke Rutan KPK, Yaqut: Mohon Maaf Lahir Batin
-
Diduga Kurang Berhati-hati, Minibus Nyemplung di Bundaran HI Usai Tabrak Pembatas Jalan
-
Gubernur DKI Tunggu Keputusan Pusat soal WFH ASN untuk Efisiensi BBM
-
Australia Lumpuh, SPBU Kehabisan BBM Imbas Perang Iran
-
KPK Panggil Ulang Gus Yaqut Hari Ini, Ada Apa Setelah Status Penahanan Kembali ke Rutan?
-
Iran Ajak Negara Arab Bersatu Bentuk Pakta Pertahanan Berbasis Al Quran
-
Noel Mau Ikutan Yaqut untuk Ajukan Pengalihan Penahanan, KPK: Kewenangan Hakim
-
Pramono Anung Tegaskan Kebijakan WFA bagi ASN DKI Berlaku hingga 27 Maret