Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menyampaikan PDIP hingga kekinian belum menentukan jadwal pelaksaan Kongres partai.
Menurutnya, pelaksaan Kongres kemungkinan mundur dari rencana awal April ini.
"Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Ia mengatakan, dengan melihat situasi kekinian, pelaksanaan Kongres dinilai tak perlu dilakukan secara terburu-buru.
"Karena melihat situasi, kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru, semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum," ujarnya.
Lebih lanjut, Puan menyampaikan, kemungkinan Kongres tak akan digelar April ini. Namun tak akan lewat dari 2025.
"Bisa saja mundur di bulan April, namun pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025," pungkasnya.
Sebelumnya, Puan Maharani mengungkapkan jika setelah lebaran pihaknya akan menentukan jadwal pelaksaan Kongres PDIP. Nantinya akan digelar rapat terlebih dahulu untuk memutuskan waktu Kongres.
"Untuk masalah kongres, sampai saat ini DPP partai belum memutuskan kapan akan diselenggarakannya dan pada bulan apa," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Baca Juga: Ungkap Demo Bayaran Desak Hasto Segera Divonis, Pengacara Sebut Pesanan Mantan Penguasa: Jokowi?
Ia mengatakan, sebelumnya memang sempat disampaikan jika Kongres akan dilaksanakan April 2025 mendatang. Namun kekinian PDIP sedang fokus menghadapi Ramadan.
"Jadi kita selesaikan dulu ibadah puasa kita menuju lebaran," ujarnya.
Sementara itu, saat disinggung apakah kongres nanti akan menunjuk sosok sekjen partai yang baru, Puan menegaskan pasti ada kepengurusan yang baru.
"Ya pasti, di kongres kan harus ada pembaharuan struktur dari tingkat atas sampai bawah ya," katanya.
Puan juga sempat menanggapi soal menghangatnya isu pergantian ketua umum PDIP jelang kongres partai pada April 2025. Ia mengatakan, semua harus melihat pelaksanaan kongres nanti.
Ia mengatakan, setiap kongres merupakan hal yang biasa dibicarakan soal pergantian struktur-struktur partai.
Berita Terkait
-
Menteri-menteri Prabowo Akui Jokowi Masih Bos, Reaksi Puan PDIP soal Isu 'Matahari Kembar'
-
Sudah Ditemui Prabowo, Mardani PKS Puji Sikap Megawati dan PDIP Tetap Pilih di Luar Pemerintahan
-
Prabowo dan Megawati Sudah Bertemu, PDIP Bakal Gabung KIM? Zulhas: Kita Ikut Pemimpin Aja
-
Pengacara Sebut Kasus Hasto PDIP Bikin Investor Kabur dari Indonesia, Mengapa?
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Parigi Moutong Diguncang Gempa M 6,2 Tengah Malam, BMKG Minta Warga Waspada
-
Pengibaran Bendera Bulan Bintang Picu Bentrok di Masjid Raya Baiturrahman
-
Air Laut Surut Lalu Masuk Permukiman, Warga Pasimarannu Panik Mengungsi Mandiri
-
Soroti Manuver Politik di Kasus Eks Jampidsus, Sejumlah Akademisi Minta Prabowo Turun Tangan
-
Dua Pidato di DPR Tunjukkan Arah Ekonomi Prabowo Semakin Jelas
-
Gempa NTT, Selly Gantina Minta Pemerintah Segera Tembus Daerah Berdampak
-
PTBA Kembali Hadirkan BIDIKSIBA, Buka Jalan Generasi Muda Menuju Pendidikan Tinggi
-
Spot 17-an Kekinian di Blok M: Dari Secret Gig sampai Tantangan Senyum!
-
Beras Fortifikasi Jadi Pelarian Produsen Akibat Melonjaknya Harga Gabah
-
Hendardi Singgung Manuver Hukum Eks Jampidsus, Dinilai Kelabui Publik Soal Substansi Perkara