"Saya memandang kehadiran AI ini merupakan anugerah Ilahi yang harus kita maksimalkan kebermanfaatannya, tetapi sekaligus kita waspadai. Kami memandang bahwa teknologi AI ini semacam dua mata pisau. Kita meninggalkan tidak bisa, kita juga maju harus dengan beraturan," ujarnya di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP), Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).
PKB melihat bahwa tanpa regulasi yang jelas dan penerapan yang tegas, AI dapat menjadi ancaman yang berpotensi merusak peradaban.
Salah satu kekhawatiran utama adalah semakin sulitnya membedakan manusia dengan robot di dunia digital, yang dapat membuka celah bagi kejahatan siber.
"Tadi sudah disampaikan, bahwa kita akan sulit untuk membedakan mana manusia, mana robot. Betul, artinya peluang kejahatan di sini amat sangat besar. Jangankan di dunia maya, di dunia nyata juga kejahatan hari ini sudah terang benderang," lanjutnya.
Oleh Soleh juga menyoroti lambatnya implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam menghadapi tantangan AI.
PKB secara aktif mendorong percepatan pembentukan Badan Perlindungan Data untuk memastikan data pribadi masyarakat tidak disalahgunakan.
"Alhamdulillah kita sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data, akan tetapi sampai saat ini UU ini belum ada tindak lanjut terkait pelaksanaannya. Kami Fraksi PKB ketika RDP dengan Kominfo, Menteri Pertahanan, dengan BIN, senantiasa kami gelorakan bahwa untuk secepat mungkin buat badan perlindungan data. Karena pada prinsipnya yang menjadi basic di kemajuan teknologi ini adalah data," tegasnya.
Ia memperingatkan bahwa jika perlindungan data tidak segera diperkuat, maka AI dapat dimanfaatkan untuk kejahatan yang sulit dikendalikan.
"Sementara data ini menjadi basic, apakah data kita dimanfaatkan untuk hal yang baik atau dipinjam untuk dilakukan kejahatan. Kalau robot yang mengambil data itu kemudian tidak bisa menghukum robot, yang bisa dihukum itu adalah orangnya. Sementara orangnya tidak tahu menahu lalu dipinjam oleh sebuah robot. Ini akan menjadi sebuah bahaya," paparnya.
Baca Juga: Akui Megawati dan Prabowo Bakal Bertemu Lagi, Begini Kata Puan Maharani
PKB berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan perlindungan data dalam pengembangan AI.
Mereka menilai bahwa regulasi yang kuat tidak hanya penting untuk keamanan siber, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya.
"Kami memandang ini sebuah anugerah, akan tetapi kita tetap harus waspada, dibarengi dengan regulasi yang kuat, terutama adalah perlindungan data pribadi," tutupnya.
Berita Terkait
-
Akui Megawati dan Prabowo Bakal Bertemu Lagi, Begini Kata Puan Maharani
-
Menteri-menteri Prabowo Akui Jokowi Masih Bos, Reaksi Puan PDIP soal Isu 'Matahari Kembar'
-
MUI Minta Prabowo Belajar Lagi Sejarah Zionis Israel: Jangan Tertipu Mulut Manis Mereka!
-
MUI Protes Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia: Jangan Mau Dikadalin Israel!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
KPK Pulangkan Alphard yang Disita dari Eks Wamaneker Noel, Kok Bisa?
-
Prabowo Singgung Kerugian Tambang Ilegal Rp300 Triliun, Gestur Bahlil Colek Rosan Jadi Sorotan!
-
Perkara Diklakson, Anggota Ormas Gebuki Warga di Kramat Jati: Dijenggut, Diseret hingga Bonyok!
-
Menkeu Purbaya Temui Pramono di Balai Kota, Apa yang Dibahas?
-
Keuntungan PAM JAYA jika Berubah Status Perseroda, Salah Satunya Ini!
-
Kemenpar Gelar SEABEF 2025, Forum Perdana Bahas Industri Event Asia Tenggara dan Tantangannya
-
Uji Keabsahan Penangkapan, Sidang Praperadilan Delpedro Cs Bakal Digelar 17 Oktober
-
Dosen Filsafat Ungkap: Media Sosial Jadi Arena Politik Baru Generasi Z
-
Dosen Filsafat Ungkap Masalah Demokrasi di Indonesia: Dari Politik Feodal hingga Hilangnya Oposisi
-
Polda Jatim Bakal Tetapkan Tersangka Usai Evakuasi Tragedi Ponpes Al Khoziny Rampung