Suara.com - Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mencatat menilai program makan bergizi gratis (MBG) dinilai masih semrawut di lapangan dalam tiga bulan pelaksanaannya.
CISDI mengungkap persoalan utama dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini kalah dalam keamanan pangan dan kualitas kandungan gizi pada menu yang disediakan.
“Salah satu isu yang cukup mengundang perhatian publik adalah serangkaian kasus keracunan yang menimpa beberapa siswa setelah mengonsumsi menu dari program MBG di sejumlah daerah,” kata Founder dan CEO CISDI, Diah S Saminarsih, Kamis (17/4/2025).
Diah memuturkan, masih terjadi kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG memunculkan kekhawatiran akan keamanan pangan yang disalurkan melalui program ini.
Berdasarkan analisis CISDI, salah satu penyebab utama terjadinya keracunan karena belum optimalnya implementasi standar keamanan pangan seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dalam pelaksanaan program MBG.
HACCP merupakan sistem manajemen risiko yang mengatur keamanan pangan di setiap fase, mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan.
"Penerapan standar keamanan pangan yang belum optimal, ditambah dengan kekurangan pengaturan keamanan pangan dalam petunjuk teknis, menjadi catatan penting yang harus segera ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kualitas pangan yang lebih baik," kata Diah.
Selain itu, CISDI juga menyoroti penggunaan produk makanan ultra-olahan (ultra-processed food) dalam menu MBG.
Produk Tinggi GGL
Baca Juga: Efisiensi Demi MBG, Program Makan Gratis Malah Nunggak Miliaran
Dalam kajian CISDI, produk-produk tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) ditemukan dalam 45 persen sampel menu MBG.
Temuan tersebut termasuk penggunaan susu kemasan berperisa yang mengandung kadar gula tinggi, yang jelas tidak sesuai dengan pedoman standar gizi yang telah disusun Kementerian Kesehatan.
“Keberadaan produk-produk tersebut dalam menu MBG berpotensi merugikan kesehatan jangka panjang, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya yang menjadi sasaran utama program ini,” kata Diah.
CISDI bersama koalisi masyarakat sipil juga sempat mengkritisi keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang memasukkan produk makanan ultra-olahan dalam menu MBG selama bulan Ramadan.
Sebelumnya ditemukan bahwa BGN memberikan produk sereal instan, biskuit kering, hingga susu kemasan berperisa ditemukan dalam menu MBG di berbagai sekolah.
Produk-produk tersebut juga dikombinasikan dengan telur rebus, roti, kurma, kue kering fortifikasi, hingga buah. Diah menekankan bahwa aneka makanan kemasan itu justru sangat tinggi gula.
Berita Terkait
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri