Singgung Omongan Ganjar soal Menteri Temui Jokowi, PSI: Jangan Menjalankan Politik Pecah Belah

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai silaturahmi Lebaran yang dilakukan sejumlah menteri dengan berkunjung ke kediaman pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi bukan suatu masalah.

Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, mengatakan jika ada menteri atau pejabat lain menemui Jokowi itu adalah bentuk penghormatan. Apalagi kunjungan dilakukan dalam suasana Idulfitri.

"Dalam tradisi demokrasi, menghormati mantan presiden adalah bagian dari budaya politik yang sehat. Pak Jokowi adalah sosok yang telah memimpin sebagai presiden dua periode dan tetap menjadi tokoh nasional yang dihormati, baik secara personal maupun politik,” kata Andy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/4/2025).

PSI turut menyoroti komentar ihwal potensi ada matahari kembar buntut kunjungan menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Jokowi.

Salah satu yang disoroti Andy ialah pernyataan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. Ganjar menyatakan tidak boleh ada matahari kembar dalam pemerintahan karena dapat menimbulkan kebingungan di antara para penyelenggara negara

Menurut Andy kunjungan para menteri ke rumah Jokowi dilakukan dalam kapasitas informal, bukan dalam kapasitas sebagai pejabat negara. Ia menegaskan tidak ada pelanggaran hukum, protokol, atau etika dalam konteks pertemuan-pertemuan tersebut.

“Jangan menjalankan politik pecah belah. Persatuan dan nasionalisme jangan sekadar menjadi jargon ideologi, harus dipraktikkan secara nyata dan konsisten,” kata Andy.

PSI menyesalkan jika ada kekuatan politik yang mengaku berideologi persatuan tapi kader dan elitenya gemar menjalankan politik adu domba atau devide et impera.

“Negeri ini lebih memerlukan kerja sama, bukan politik pecah belah. Mohon diingat bahwa Pak Jokowi mendukung penuh pemerintahan saat ini — bukan bagian dari oposisi atau kelompok di luar pemerintahan,” ujar Andy.

Baca Juga: Ganjar Pasang Badan! Hadiri Sidang Hasto, Beri Dukungan Moral di Tengah Kasus Suap PAW

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan tak boleh ada matahari kembar dalam pemerintahan. Menurutnya, kalau itu terjadi justru akan membingungkan pemerintah sendiri.

Hal itu ditegaskan Ganjar usai ditanya terkait isu adanya matahari kembar lantaran sejumlah menteri Prabowo Subianto masih mengganggap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi sebagai bos.

"Oh iya gak boleh matahari kembar, masa mataharinya kembar. Nanti pemimpinya bingung, anak buahnya bingung," kata Ganjar ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) malam.

Sementara itu soal adanya sejumlah menteri Prabowo masih menganggap Jokowi sebagai bosnya, Ganjar hanya memberikan respons santai.

"Kan mereka dulu menterinya," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, jika sejumlah menteri dalam kabinet Prabowo pasti ada beberapa nama hasil rekomendasi Jokowi.

"Tapi kan dia pasti dapat rekomendasi dari dia (Jokowi)," pungkasnya.

Sebelumnya, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengingatkan agar ke depan jangan sampai ada matahari kembar dalam pemerintah.

Hal itu menyusul sejumlah pejabat dalam kabinet Presiden RI Prabowo Subianto berduyun-duyun menyambangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi saat lebaran. Bahkan beberapa diantara menyebut Jokowi masih sebagai bos-nya.

"Ya, yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

Ia menegaskan, bagaimana pun Presiden Indonesia kekinian adalah Prabowo Subianto.

"Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya," katanya.

Sebenarnya, kata dia, Prabowo sendiri tak tersinggung jika banyak pejabatnya menyambangi Jokowi di Solo untuk bersilaturahmi. Namun yang menjadi pesan adalah jangan sampai ada matahari kembar.

"Saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi. Yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu," pungkasnya.

Temui Jokowi

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menemui Presiden ke-7 Jokowi di Kediamannya di Jalan Kutai Utara 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (11/4/2025).

Pada kesempatan tersebut, Budi Gunadi mendoakan Jokowi dan Iriana sehat serta punya umur panjang.

"Ini silahturahmi, karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi saya sama ibu mau silahturahmi mohon maaf lahir dan batin," ujarnya saat ditemui, Jumat (11/5/2025).

"Juga mendoakan supaya pak presiden dan ibu itu sehat, karena masih jadi menteri kesehatan kan. Kalau Pak Jokowi sehat kayak gini kita senang, apalagi kalau Pak Jokowo umurnya sampai 80, 90, 100 insya allah, kita lebih senang lagi. Artinya menteri kesehatannya berhasil, sukses," terang dia.

Pada pertemuan tadi, Budi Gunadi mengaku dapat masukan dari mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini.

"Pak Jokowi titipnya itu kesehatan rakyat jangan dilupakan, jangan hanya presidennya saja yang dijagain. Jadi 280 juta masyarakat Indonesia itu mesti dijaga kesehatannya, kebetulan ada cek kesehatan gratis," jelasnya.

Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kedatangannya ke sini hanya untuk bersilahturahmi dengan Jokowi.

"Silahturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya," ungkap dia.

Sakti Wahyu Trenggono mengatakan tadi membicarakan masalah kesehatan. Selain itu juga minta arahan-arahan dari beliau.

Di sisi lain, Budi Gunadi Sadikin menyebut hampir dua juta orang sudah memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diinisiasi oleh pemerintah.