Suara.com - Aksi demonstrasi yang dilakukan pengemudi ojek online yang terjadi di sejumlah kota terhadap aplikator Grab mendapat sorotan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Imannuel Ebeneizer.
"Aplikator-aplikator asing ini dengan mengedepankan kesejahteraan para drivernya. Kami akan buat aturan di kemnaker untuk lebih mensejahterakan para driver-driver ojek online," ujar Noel, sapaan Imannuel Ebeneizer kepada media, Jumat (18/4/2025).
Tak hanya itu, ia menekankan bahwa dengan menggunakan istilah 'mitra', maka kedua belah pihak, baik aplikator maupun pengemudi online, harus sama-sama untung. Bukan kemudian merugikan satu pihak, yakni pengemudi online yang diposisikan sebagai mitra.
Noel sendiri menyatakan dukungannya secara penuh terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan pengemudi Grab di sejumlah kota yang terjadi pada Kamis kemarin.
Meski begitu, ia meminta kepada pengemudi online yang melakukan aksi untuk tetap menjaga kondusivitas.
"Sebagai pemerintah, kami akan komunikasikan dengan aplikator. Saya mendukung driver Grab unjuk rasa tetapi harus dengan cara-cara elegan dan tanpa kekerasan”
Sebelumnya dilaporkan, ratusan mitra pengemudi Grab menggelar demonstrasi di beberapa kota seperti di Cirebon, Semarang, Mataram dan Kupang.
Tuntutan
Massa aksi menuntut Grab untuk menghapus 'paket hemat' atau layanan 'Grab Hemat' yang sudah mulai diberlakukan sejak 17 Januari 2025 silam.
Baca Juga: Grab Klaim Sudah Patuhi Imbauan Pemerintah Soal BHR Driver, Ungkap Nominal dan Kriterianya
Keberadaan paket hemat yang menjadi program Grab tersebut disinyalir merugikan pengemudi online yang merupakan mitra mereka. Keberadaan program tersebut membuat mitra Gran semakin merugi karena pendapatan mereka kian berkurang.
Sementara itu, aksi mitra Grab di Mataram menggeruduk dan menyegel Kantor Grab. Peserta aksi bahkan mendesak agar Grab diusir dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Koordinator aksi, Rudy Santono menjelaskan bahwa aksi yang mereka lakukan dimulai sejak Senin lalu. Saat itu, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen Grab Mataram.
Meski diberi waktu 3x24 jam untuk merespon tuntutan para pendemi, hingga batas akhir waktu yang ditentukan, Kamis (17/4/2025), Manajemen Grab Mataram masih menutup diri untuk merespons tuntutan para mitra.
Lantaran tak ada kepastian jawaban, massa aksi dari pengemudi Grab melakuan penyegelan Kantor Grab di Kota Mataram.
"Kalau tuntutan tidak dipenuhi, jangan ada Grab di Lombok. Gak masalah, kita masih punya aplikasi yang lain. Ndak perlu ada Grab di Lombok kalau dia masih merugikan teman-teman ojol dan driver online," kata Rudy usai aksi di depan Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/4/2025).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
Terkini
-
Apa Itu Blanket Overflight? Berbahaya Bagi Kedaulatan RI, Rumornya Bakal Diteken Menhan
-
Proyek Pedestrian Rasuna Said Mulai Bikin Macet, Pramono: Nggak Mungkin Bangun Tidak Ada Efek
-
Kenapa Blokade Selat Hormuz Akan Sangat Bahaya untuk Dunia?
-
Dokumen Bocor! Menhan Sjafrie Teken Perjanjian Akses Udara Tanpa Izin di Washington?
-
Soal Isu Izin Terbang Militer AS di Wilayah Udara RI, DPR Minta Pemerintah Buka-Bukaan
-
Pengamat Sebut Demokrasi RI Tunjukkan Daya Tahan, Perbedaan Pendapat Dikelola Baik di Era Prabowo
-
Survei Poltracking: Kepuasan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran Tetap Tinggi di Tengah Tekanan Global
-
Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
-
Iran Keras soal AS Blokade Selat Hormuz: Kalau Mereka Melawan Kami Melawan, Kami Tidak Tunduk!
-
Demokrasi RI Ternyata Masih 'Sakti', Survei LSI Buktikan Publik Masih Menaruh Kepercayaan Penuh!