CEK FAKTA: Prabowo Bakal Hapus Jabatan Kepala Desa, Benarkah?

Suara.com - Kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menghapus jabatan kepala desa pada April 2025 ramai beredar di media sosial. Klaim ini muncul dalam unggahan salah satu akun Facebook pada 13 April 2025 lalu.

Unggahan tersebut menampilkan foto Prabowo Subianto sedang berpidato disertai narasi kontroversial. Dalam narasi itu, disebutkan bahwa Prabowo berencana menghapus jabatan kepala desa karena dinilai tidak berguna dan banyak terlibat korupsi.

"PRABOWO: Simple saja, setuju kah rakyat jika Kades dihapus di negara Indonesia. KADES Itu 91% Tidak Ada Gunanya, Banyak Oknum Kades yang Jadi Koruptor Dana Desa, Bansos, PKH, dan Bantuan Beras," demikian isi narasi dalam unggahan tersebut.

Penelusuran

Namun, setelah dilakukan penelusuran mendalam, termasuk melihat hasil Cek Fakta Turnbackhoax.id, informasi tersebut dipastikan tidak benar alias hoaks.

Tidak ditemukan sumber resmi atau media kredibel yang memuat pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang rencana penghapusan jabatan kepala desa.

Bahkan, ketika diketik kata kunci "Prabowo hapus jabatan kepala desa" di Google Search, tidak satupun berita yang memuat informasi tersebut.

Informasi yang muncul hanya berita Hoaks tentang Prabowo akan menghapus jabatan kepala desa. Berita itu muncul dari media arus utama hingga situs resmi kemeterian Komdigi.

Dengan begitu, informasi yang tersebar hanyalah hasil manipulasi narasi tanpa dasar yang valid. Presiden Prabowo Subianto belum pernah menyatakan akan menghapus jabatan kepala desa dalam program atau pidato publik manapun.

Kesimpulan

Kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal menghapus jabatan kepala desa merupakan hoaks. Tidak ada bukti resmi atau pemberitaan media arus utama yang mendukung klaim tersebut. Gambar yang digunakan dalam unggahan juga telah dipelintir dari konteks aslinya. Pemerintah justru tengah memperkuat struktur desa, bukan menghapusnya.

Di sisi lain, pemerintahan Prabowo-Gibran diketahui terus mendorong penguatan desa melalui berbagai program, termasuk peningkatan alokasi dana desa, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas aparatur desa.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun belum mengeluarkan kebijakan atau pernyataan yang mendukung wacana penghapusan jabatan kepala desa. Justru, pemerintah fokus pada penataan ulang regulasi terkait pemilihan dan masa jabatan kepala desa demi peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Hoaks seperti ini kerap muncul menjelang pelaksanaan kebijakan strategis, termasuk yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa dan pengelolaan anggaran desa.

Masyarakat diingatkan untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar tanpa verifikasi. Terlebih, saat ini banyak akun media sosial yang memanfaatkan isu-isu politik untuk menyebarkan hoaks demi kepentingan tertentu.