Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, meminta pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tak hanya dari pulau Jawa saja. Menurutnya, ASN wilayah atau daerah lain juga harus diprioritaskan.
Hal itu disampaikan Deddy dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Awalnya Deddy menyinggung rencana Menpan RB Rini Widyantini dalam memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur mutasi lewat Pemrpov Kalimatan Timur.
Menurutnya, jangan hanya dari Kaltim saja tapi dari seluruh Kalimantan, termasuk seluruh dari Indonesia juga perlu diprioritaskan.
"Jangan hanya Kalimantan Timur dong, saya minta dibuka juga kesempatan untuk Kalimantan yang lain dan terutama nanti daerah-daerah (Indonesia) timur, jangan dipindahin dari Jawa semua bu," kata Deddy.
Deddy menyampaikan, kalau memang ASN dari wilayah lain dirasa belum siap, masih bisa diberikan pelatihan agar mereka bisa ditempatkan di IKN.
"Kalau mereka belum siap disiapkan dilatih di berdayakan itu baru ada gunanya kita pindah ibu kota. Kalau enggak cuma pindahkan kantor, jadi tolong itu diperhatikan ya," katanya.
Ia menegaskan, kekinian tak ada orang tak bisa ditingkatkan kemampuannya. Deddy kemudian menyinggung jika TNI zaman sekarang saja bisa jadi Direktur Jenderal.
"Kalau memang belum ya pemberdayaan dulu apa namanya kek, apa masa persiapan atau apa intinya kan enggak ada orang yang nggak bisa diupgrade. Orang dari tentara bisa jadi Dirjen kok, kenapa orang sipil sendiri yang sama-sama lulusan STPDN kenapa enggak bisa?," kata Deddy.
Baca Juga: Ketum PDIP Ikut Tanam Mangrove di Jakarta, Pramono Anung: Bu Mega Punya Perhatian Khusus
"Jadi tolong dibuka kesempatan untuk Kalimantan lalu Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua Maluku itu dulu, baru bicara kita keadilan buat republik ini dengan pindahnya IKN," Deddy menambahkan.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyampaikan, ada tiga fase prioritas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan Rini dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
"Rencana awal pemindahan ASN ke IKN tentu sebagaimana yang saya sampaikan rencananya dilakukan secara bertahap dan terencana dengan pendekatan bertahap melalui tiga fase utama," kata Rini.
Ia mengatakan, pada fase pertama miniatur pemerintahan pada fase ini fokus utamanya adalah pemindahan ASN pada prioritas pertama yaitu unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis untuk mendukung efektivitas dan penyelenggaraan pemerintahan.
"Serta mendukung langsung Presiden dan Wakil Presiden di IKN," katanya.
Berita Terkait
-
Di DPR, Menpan RB Beberkan 3 Fase Pemindahan ASN ke IKN, Begini Lengkapnya!
-
Perpres Belum Ditandatangani, MenpanRB Sebut Pemindahan ASN ke IKN Masih Tunggu Arahan Prabowo
-
Jadi Lokasi Ibukota Baru, Kaltim Mau Dongkrak Kualitas SDM
-
PAN Dukung Prabowo Nyapres 2029 Tapi Tak Sebut Gibran, Begini Respons PDIP
-
PAN Dukung Prabowo Capres Lagi, Deddy PDIP: Aneh, Pemerintah Baru 6 Bulan Kok Udah Ngomongin 2029
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar
-
Jurus Prabowo Setop Wisata Bencana: Siapa Pejabat yang Disentil dan Mengapa Ini Terjadi?