Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, meminta pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tak hanya dari pulau Jawa saja. Menurutnya, ASN wilayah atau daerah lain juga harus diprioritaskan.
Hal itu disampaikan Deddy dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Awalnya Deddy menyinggung rencana Menpan RB Rini Widyantini dalam memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur mutasi lewat Pemrpov Kalimatan Timur.
Menurutnya, jangan hanya dari Kaltim saja tapi dari seluruh Kalimantan, termasuk seluruh dari Indonesia juga perlu diprioritaskan.
"Jangan hanya Kalimantan Timur dong, saya minta dibuka juga kesempatan untuk Kalimantan yang lain dan terutama nanti daerah-daerah (Indonesia) timur, jangan dipindahin dari Jawa semua bu," kata Deddy.
Deddy menyampaikan, kalau memang ASN dari wilayah lain dirasa belum siap, masih bisa diberikan pelatihan agar mereka bisa ditempatkan di IKN.
"Kalau mereka belum siap disiapkan dilatih di berdayakan itu baru ada gunanya kita pindah ibu kota. Kalau enggak cuma pindahkan kantor, jadi tolong itu diperhatikan ya," katanya.
Ia menegaskan, kekinian tak ada orang tak bisa ditingkatkan kemampuannya. Deddy kemudian menyinggung jika TNI zaman sekarang saja bisa jadi Direktur Jenderal.
"Kalau memang belum ya pemberdayaan dulu apa namanya kek, apa masa persiapan atau apa intinya kan enggak ada orang yang nggak bisa diupgrade. Orang dari tentara bisa jadi Dirjen kok, kenapa orang sipil sendiri yang sama-sama lulusan STPDN kenapa enggak bisa?," kata Deddy.
Baca Juga: Ketum PDIP Ikut Tanam Mangrove di Jakarta, Pramono Anung: Bu Mega Punya Perhatian Khusus
"Jadi tolong dibuka kesempatan untuk Kalimantan lalu Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua Maluku itu dulu, baru bicara kita keadilan buat republik ini dengan pindahnya IKN," Deddy menambahkan.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyampaikan, ada tiga fase prioritas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan Rini dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
"Rencana awal pemindahan ASN ke IKN tentu sebagaimana yang saya sampaikan rencananya dilakukan secara bertahap dan terencana dengan pendekatan bertahap melalui tiga fase utama," kata Rini.
Ia mengatakan, pada fase pertama miniatur pemerintahan pada fase ini fokus utamanya adalah pemindahan ASN pada prioritas pertama yaitu unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis untuk mendukung efektivitas dan penyelenggaraan pemerintahan.
"Serta mendukung langsung Presiden dan Wakil Presiden di IKN," katanya.
Berita Terkait
-
Di DPR, Menpan RB Beberkan 3 Fase Pemindahan ASN ke IKN, Begini Lengkapnya!
-
Perpres Belum Ditandatangani, MenpanRB Sebut Pemindahan ASN ke IKN Masih Tunggu Arahan Prabowo
-
Jadi Lokasi Ibukota Baru, Kaltim Mau Dongkrak Kualitas SDM
-
PAN Dukung Prabowo Nyapres 2029 Tapi Tak Sebut Gibran, Begini Respons PDIP
-
PAN Dukung Prabowo Capres Lagi, Deddy PDIP: Aneh, Pemerintah Baru 6 Bulan Kok Udah Ngomongin 2029
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi