Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, meminta pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tak hanya dari pulau Jawa saja. Menurutnya, ASN wilayah atau daerah lain juga harus diprioritaskan.
Hal itu disampaikan Deddy dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Awalnya Deddy menyinggung rencana Menpan RB Rini Widyantini dalam memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur mutasi lewat Pemrpov Kalimatan Timur.
Menurutnya, jangan hanya dari Kaltim saja tapi dari seluruh Kalimantan, termasuk seluruh dari Indonesia juga perlu diprioritaskan.
"Jangan hanya Kalimantan Timur dong, saya minta dibuka juga kesempatan untuk Kalimantan yang lain dan terutama nanti daerah-daerah (Indonesia) timur, jangan dipindahin dari Jawa semua bu," kata Deddy.
Deddy menyampaikan, kalau memang ASN dari wilayah lain dirasa belum siap, masih bisa diberikan pelatihan agar mereka bisa ditempatkan di IKN.
"Kalau mereka belum siap disiapkan dilatih di berdayakan itu baru ada gunanya kita pindah ibu kota. Kalau enggak cuma pindahkan kantor, jadi tolong itu diperhatikan ya," katanya.
Ia menegaskan, kekinian tak ada orang tak bisa ditingkatkan kemampuannya. Deddy kemudian menyinggung jika TNI zaman sekarang saja bisa jadi Direktur Jenderal.
"Kalau memang belum ya pemberdayaan dulu apa namanya kek, apa masa persiapan atau apa intinya kan enggak ada orang yang nggak bisa diupgrade. Orang dari tentara bisa jadi Dirjen kok, kenapa orang sipil sendiri yang sama-sama lulusan STPDN kenapa enggak bisa?," kata Deddy.
Baca Juga: Ketum PDIP Ikut Tanam Mangrove di Jakarta, Pramono Anung: Bu Mega Punya Perhatian Khusus
"Jadi tolong dibuka kesempatan untuk Kalimantan lalu Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua Maluku itu dulu, baru bicara kita keadilan buat republik ini dengan pindahnya IKN," Deddy menambahkan.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyampaikan, ada tiga fase prioritas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan Rini dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
"Rencana awal pemindahan ASN ke IKN tentu sebagaimana yang saya sampaikan rencananya dilakukan secara bertahap dan terencana dengan pendekatan bertahap melalui tiga fase utama," kata Rini.
Ia mengatakan, pada fase pertama miniatur pemerintahan pada fase ini fokus utamanya adalah pemindahan ASN pada prioritas pertama yaitu unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis untuk mendukung efektivitas dan penyelenggaraan pemerintahan.
"Serta mendukung langsung Presiden dan Wakil Presiden di IKN," katanya.
Berita Terkait
-
Di DPR, Menpan RB Beberkan 3 Fase Pemindahan ASN ke IKN, Begini Lengkapnya!
-
Perpres Belum Ditandatangani, MenpanRB Sebut Pemindahan ASN ke IKN Masih Tunggu Arahan Prabowo
-
Jadi Lokasi Ibukota Baru, Kaltim Mau Dongkrak Kualitas SDM
-
PAN Dukung Prabowo Nyapres 2029 Tapi Tak Sebut Gibran, Begini Respons PDIP
-
PAN Dukung Prabowo Capres Lagi, Deddy PDIP: Aneh, Pemerintah Baru 6 Bulan Kok Udah Ngomongin 2029
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Terkini
-
Kasus Dugaan Penghinaan Suku Toraja Naik Penyidikan, Status Hukum Pandji Tunggu Gelar Perkara
-
Semeru Erupsi Dini Hari, Kolom Abu Capai 700 Meter di Atas Puncak
-
Keluarga Habib Bahar Balik Lapor, Istri Anggota Banser Korban Penganiayaan Dituding Sebar Hoaks
-
Prabowo Minta Kepala Daerah Tertibkan Spanduk Semrawut: Mengganggu Keindahan!
-
Prakiraan BMKG: Awan Tebal dan Guyuran Hujan di Langit Jakarta Hari Ini
-
Apresiasi KLH, Shanty PDIP Ingatkan Pentingnya Investigasi Objektif dan Pemulihan Trauma Warga
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender