Suara.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengaku belum menggerakkan anak buahnya untuk membereskan parkir liar di Jakarta. Padahal, Satriadi sudah mendapat instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk melaksanakannya.
Pemprov DKI sendiri, kata Satriadi, berencana membentuk tim gabungan lintas instansi untuk menangani masalah klasik yang tak kunjung usai ini. Dinas Perhubungan akan memimpin operasi penertiban, dengan dukungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri.
"Nanti kita rapat pimpinan dengan Pak Gubernur untuk membuat tim terpadu antara Satpol PP, Dishub, TNI, dan Polri," ujar Satriadi saat ditemui di Balai Kota, Rabu (23/4/2025).
Meski demikian, ia mengakui hingga saat ini belum ada petunjuk teknis yang jelas terkait pelaksanaan di lapangan. Satpol PP masih menanti koordinasi lanjutan dengan pihak terkait, terutama Dishub yang dianggap paling memahami medan operasional.
"Dinas Perhubungan yang lebih tahu. Medan tempurnya apa, kan kita belum tahu ini. Baru mau disampaikan," tuturnya.
Sebelumnya, Pramono Anung menegaskan bahwa Satpol PP harus lebih aktif dalam mengurusi soal parkir liar, bukan hanya sibuk menghalau demonstrasi. Ia menyentil bahwa ada skema pengelolaan parkir liar yang berpotensi merugikan daerah jika dibiarkan tanpa pengawasan.
"Untuk parkir liar yang seperti itu, maka itulah tugas Satpol PP. Bukan memindahkan orang yang mau demonstrasi, pakai kemah bahkan kemarin yang di depan kantor saya kemah mau sebulan juga enggak apa-apa," ujar Pramono kepada wartawan, Sabtu (19/4/2025).
Orang nomor satu di Jakarta ini menyebut, parkir liar bukan hanya perkara ketertiban umum, tapi juga berkaitan erat dengan potensi pendapatan daerah.
Banyak pihak disebut-sebut berlomba ingin jadi pengelola parkir, yang menurut Pramono bisa menjadi "ladang emas" jika dikelola dengan benar.
Baca Juga: Ketum PDIP Ikut Tanam Mangrove di Jakarta, Pramono Anung: Bu Mega Punya Perhatian Khusus
"Saya juga baru tahu parkir di Jakarta ini merupakan sumber penghasilan yang luar biasa bagi pengelola siapa pun pengelola itu," ungkapnya.
Parkir Liar
Sebelumnya, beredar di media sosial seorang warganet mengeluhkan mahalnya tarif parkir mobil di pinggir jalan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski parkiran itu ilegal, tarif yang dipatok juru parkir liar dianggap tak masuk akal.
Kisah tersebut diunggah oleh akun TikTok @Juscalltata_. Dalam video itu, seorang wanita membagikan pengalamannya saat baru pertama kali mengunjungi Tanah Abang dan diminta membayar parkir Rp60 ribu untui satu mobil.
"Aku dengernya cuma Rp 10 ribu, ternyata diminta Rp 60 ribu. Hah! Kata dia (tukang parkir) rata parkir di pinggir jalan semua Rp60 ribu," ujar wanita dalam video tersebut yang dilihat Suara.com pada Selasa (15/4/2025).
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputk mengklaim piaknya sudah rutin melakukan penertiban terhadap praktik parkir liar yang masih marak terjadi di kawasan tersebut.
"Jadi parkir liar di Tanah Abang, ini kami terus melakukan penertiban dan termasuk mengkoordinasikan dengan rekan-rekan setempat untuk tidak ada parkir liar di sana," kata Syafrin kepada wartawan.
Namun, ia mengakui bahwa petugas kerap kecolongan karena para juru parkir liar tak mau ditertibkan. Mereka umumnya menghindar saat razia dilakukan dan kembali muncul ketika kondisi dianggap aman.
"Tapi kembali bahwa pada saat petugas tidak ada di lokasi, setelah ditertibkan, petugas kembali ke pos, itu terjadi yang namanya timbul 1-2 orang untuk melakukan pengaturan," kata dia.
Modus lain yang dilakukan, lanjut Syafrin, adalah dengan meminta uang parkir di awal. Tujuannya tak lain agar mereka bisa langsung kabur jika aparat Dishub tiba-tiba datang menertibkan.
Berita Terkait
-
Pramono Kasih Potongan Pajak BBM, untuk Kendaraan Pribadi Jadi 5 Persen
-
Pramono Janji Transparan Rekrutmen PJLP: Tak Ada Lagi Peran Orang Dalam!
-
Pelamar PJLP yang Serbu Balai Kota Kena Prank Hoaks, Pramono Bilang Begini
-
Soal Pajak BBM di Jakarta, Pramono: Bakal Segera Diputuskan
-
Hari Kartini, Perempuan Naik Transportasi Umum di Jakarta Gratis
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah
-
Ngadu ke DPR, Ojol Bongkar Praktik 'Beli Order' dan Tagih Janji Kesejahteraan yang Terlupakan