Suara.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dikabarkan akan menemui kelompok serikat buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional alias Mayday pada Kamis, 1 Mei 2025 mendatang. Perihal kabar Prabowo akan menemui serikat buruh saat Mayday diungkapkan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memberi sambutan pada acara Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (23/4/2025) kemarin.
"Ya, dikabarkan Pak Presiden Prabowo akan hadir nanti saat acara Mayday 2025," beber Said Iqbal dikutip dari Antara, Kamis (24/4/2025).
Jika Prabowo hadir, menurut dia, tercatat akan ada dua presiden RI yang menemui buruh sepanjang sejarah tanah air berdiri, terkhusus saat Mayday.
"Pertama yang baru temui buruh adalah Pak Soekarno. Jika Pak Prabowo benar menemui, tandanya beliau adalah orang yang kedua setelah Pak Soekarno," ujar Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal KSBSI Hendrik Hutagalung mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi Prabowo jika benar akan menemui buruh pada Mayday 2025. Hal ini selaras dengan harapan buruh agar pemerintah pusat mendengarkan aspirasinya.
"Presiden atau pemimpin itu harus mengayomi dan memperhatikan seluruhnya. Jadi, jika nanti pada tanggal 1 Mei ada beliau, kami mengacungkan jempol atas kehadirannya," ungkap Hendrik.
Hendrik berharap Prabowo bisa benar hadir dan menemui massa buruh saat Mayday.
"Kehadiran beliau di tengah-tengah masyarakat yang saat ini tengah sulit dalam kehidupannya memang diperlukan," ucap Hendrik.
Ancaman PHK Massal Gelombang Kedua
Baca Juga: Jajal Drone Penebar Benih di Sumsel, Prabowo Kaget: Ternyata Sehari Bisa 25 Hektare
Said Iqbal sebelumnya membeberkan soal adanya ancaman gelombang kedua Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump soal tarif baru resiprokal.
Said Iqbal, menyampaikan adanya ancaman gelombang kedua Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump soal tarif baru resiprokal.
"Kini, gelombang kedua PHK mulai terlihat. Di tingkat perusahaan, beberapa serikat pekerja sudah diajak berunding oleh pihak manajemen mengenai rencana PHK. Namun, belum ada kejelasan soal jumlah buruh yang akan terkena dampak, waktu pelaksanaannya, maupun pemenuhan hak-hak mereka. Perundingan masih dalam tahap awal," kata Said kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).
Sebelumnya, kata dia, Indonesia telah mengalami gelombang pertama PHK yang cukup besar. Berdasarkan catatan Litbang KSPI dan Partai Buruh, sebanyak 60 ribu buruh telah mengalami PHK di lebih dari 50 perusahaan sepanjang Januari hingga Maret 2025.
Para buruh yang terkena PHK tersebut, kata dia, mayoritas tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), termasuk buruh Sritex yang hingga Lebaran usai belum juga menerima hak THR mereka.
Ia menegaskan, bahwa pernyataan pemerintah yang menyebut THR akan dibayarkan kemudian hanyalah janji manis semata.
Berita Terkait
-
Prabowo Absen, Jokowi Bakal Diutus ke Pemakaman Paus Fransiskus, Apa Alasannya?
-
Polemik Ijazah Palsu, Jokowi Kumpulkan Tim Pengacara di Jakarta: Rame Banget Ini
-
Ungkap Gelar Jokowi Berubah-Ubah, Profesor LIPI: Saya Terkaget-kaget dan Bengong!
-
Tanggapi Desakan Jenderal Fachrul Razi dkk Copot Wapres, PSI Bela Gibran: Ini Mandat Rakyat!
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar