Indonesia Punya Strategi Hadapi Perang Dagang Amerika vs China, Begini Respon Menkeu AS

Suara.com - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent saat menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington DC.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, selain membahas hubungan Indonesia-AS, kedua belah pihak juga menyoroti arah kebijakan global Amerika Serikat melalui peranannya di lembaga-lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia.

“Seperti yang disampaikan oleh Pak Scott Bessent, posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, Jumat (25/4).

Menurutnya, peran aktif AS di lembaga-lembaga internasional itu menjadi faktor penting yang berdampak pada tatanan perdagangan dan kerja sama global, termasuk hubungan ekonomi dengan Indonesia.

Indonesia Ambil Peran Aktif dalam Perdagangan Resiprokal

Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat ini AS tengah mendorong tatanan perdagangan baru yang lebih resiprokal atau saling menguntungkan.

Menyikapi dinamika tersebut, Indonesia memperkuat pendekatan diplomasi ekonomi melalui berbagai jalur, termasuk Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Perdagangan AS, dan Departemen Keuangan AS.

“Dalam konteks ini tentu kita juga harus terus mempelajari perkembangan ini, karena dalam pembahasan kami, Amerika juga menyoroti mengenai hubungan mereka dengan China yang merupakan salah satu faktor penting yang tentu akan berpengaruh terhadap Indonesia maupun seluruh kawasan ekonomi dunia,” ujar Sri Mulyani.

Ia menambahkan, proposal Indonesia dalam negosiasi tarif telah mendapatkan apresiasi dari pihak AS sebagai salah satu yang paling komprehensif dan visioner.

Pemerintah AS memberikan respons positif terhadap keterbukaan Indonesia dalam berdialog dan komitmen terhadap reformasi struktural di dalam negeri.

Baca Juga: Amerika Serikat dan Indonesia Optimis untuk Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dalam Pemerintahan Baru

“Indonesia dianggap sebagai first mover, dan hal ini dinilai akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini,” ucap Sri Mulyani.

Adapun Indonesia resmi memasuki tahap awal negosiasi tarif setelah menandatangani non-disclosure agreement (NDA) dengan USTR pada 23 April 2025, menjadikannya salah satu dari 20 negara pertama yang mencapai tahap tersebut.

Airlangga: Semua Strategi Indonesia Berbasis Kepentingan Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menyampaikan bahwa seluruh proposal dan pendekatan Indonesia dalam proses perundingan dagang ini dirancang untuk melindungi kepentingan nasional di berbagai sektor strategis.

“Tawaran Indonesia kepada Amerika Serikat untuk mewujudkan kerja sama perdagangan yang adil, fair and square, sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional dan dirancang untuk menjaga perimbangan (manfaat) setidaknya pada lima manfaat,” kata Airlangga dalam konferensi pers yang sama.

Airlangga menjabarkan lima manfaat utama tersebut, yaitu:

1. Menjaga ketahanan energi nasional,

2. Memperjuangkan akses pasar ekspor,

3. Mendorong kemudahan berusaha melalui deregulasi,

4. Membangun rantai pasok industri strategis termasuk mineral kritis,

5. Memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di sektor kesehatan, pertanian, dan energi terbarukan.

Menurut Airlangga, pendekatan yang dibawa Indonesia ke meja perundingan bukan sekadar diplomasi teknis, tetapi mencerminkan visi jangka panjang untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus membangun posisi tawar yang berimbang di tengah kompetisi global.

Target Selesai dalam 60 Hari

Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan proses negosiasi teknis dengan AS dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan ke depan.

“Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” ujar Airlangga.

Indonesia Siap Hadapi Perubahan Tatanan Ekonomi Global

Dengan komunikasi awal yang solid, posisi strategis dalam forum global, dan proposal komprehensif yang telah diakui oleh AS, Indonesia dinilai siap menghadapi dinamika perubahan tatanan perdagangan dunia.

Pemerintah berharap negosiasi ini dapat menghasilkan kesepakatan yang bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi kemandirian bangsa dalam sektor-sektor vital.