Suara.com - Indonesia siap membuka perdagangan bebas dengan Britania Raya. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Greg Hands, Menteri Perdagangan Inggris di London, Senin (29/4/2024).
Dikutip kantor berita Antara dari rilis resmi, Menteri Greg Hands menimbang penting masuknya Indonesia ke dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) di mana Inggris baru saja bergabung.
"Hubungan dekat kedua negara ditandai dengan kesepakatan Komite Bersama Ekonomi dan Perdagangan (Joint Economic and Trade Commission, atau JETCO) yang saat ini bermitra dalam tiga sektor kelompok kerja," papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan JETCO segera menghasilkan hasil-hasil yang konkret, antara lain di bidang energi dan ekonomi digital.
Dalam pertemuan itu, Menteri Perdagangan Inggris Greg Hands menyatakan bahwa Britania Raya memiliki keunggulan dan pengalaman dalam energi bersih. Untuk itu, pemerintahannya menawarkan kerja sama energi bersih yang sesuai bagi Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelago.
Penerapan energi bersih nantinya dikaitkan dengan pengelolaan kebijakan subsidi.
Menteri Greg Hands juga mengharapkan bahwa perdagangan produk susu dan turunannya dalam kerangka JETCO yang masih terdapat kendala dalam pendaftaran, dapat berjalan lancar.
Menanggapi pembahasan produk ini, Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tengah melakukan deregulasi yang menekankan mekanisme lebih mudah untuk pendaftaran produk susu dan turunannya.
Upaya ini untuk mendukung naiknya permintaan produk susu dan turunannya dengan program pemerintah baru, yaitu susu gratis untuk siswa.
Baca Juga: Vokasi Kemendikbudristek Siap Jadi Mitra ESDM, Konversi Motor Listrik
Dalam pertemuan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan dampak penerapan aturan uji tuntas (due dilligence) Inggris bagi produk kelapa sawit Indonesia serta mengharapkan perlakuan aturan yang adil.
"Saat ini Indonesia menyuarakan ketidaksetujuan penerapan kebijakan Uni Eropa terhadap produk keberlanjutan. Indonesia dengan Malaysia mengupayakan pengelolaan soal aturan produk keberlanjutan," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Kedua menteri juga membahas gagasan kerja sama perdagangan bebas, serta aksesi Indonesia sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), serta kerja sama regional.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Bulog Tindak Lanjuti Laporan Warga Sekitar Gudang, Pastikan Kenyamanan Lingkungan Tetap Terjaga
-
Kabar Tokopedia PHK Ribuan Karyawan, GOTO Bilang Begini
-
Harga Emas Pegadaian Naik di Sabtu 4 Juli 2026
-
Harga Emas Antam Stabil di Sabtu 4 Juli, Tapi
-
Ekspor Indonesia Terancam Melambat, Tarif AS dan Harga Komoditas Bayangi Semester II 2026
-
Ada Risiko Downgrade IHSG Meski Tekanan Isu MSCI Mulai Reda
-
Pertamina Tepat Belum Turunkan Harga Pertamax
-
Semester II-2026 Penuh Tekanan, Investor Saham Diminta Bersiap
-
Sinar Mas Land dan 2 Universitas Terkemuka Perluas Akses Pendidikan Global di BSD City
-
Purbaya Akhirnya Turun Tangan soal Pajak JHT usai Diprotes Buruh