Suara.com - Indonesia siap membuka perdagangan bebas dengan Britania Raya. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Greg Hands, Menteri Perdagangan Inggris di London, Senin (29/4/2024).
Dikutip kantor berita Antara dari rilis resmi, Menteri Greg Hands menimbang penting masuknya Indonesia ke dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) di mana Inggris baru saja bergabung.
"Hubungan dekat kedua negara ditandai dengan kesepakatan Komite Bersama Ekonomi dan Perdagangan (Joint Economic and Trade Commission, atau JETCO) yang saat ini bermitra dalam tiga sektor kelompok kerja," papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan JETCO segera menghasilkan hasil-hasil yang konkret, antara lain di bidang energi dan ekonomi digital.
Dalam pertemuan itu, Menteri Perdagangan Inggris Greg Hands menyatakan bahwa Britania Raya memiliki keunggulan dan pengalaman dalam energi bersih. Untuk itu, pemerintahannya menawarkan kerja sama energi bersih yang sesuai bagi Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelago.
Penerapan energi bersih nantinya dikaitkan dengan pengelolaan kebijakan subsidi.
Menteri Greg Hands juga mengharapkan bahwa perdagangan produk susu dan turunannya dalam kerangka JETCO yang masih terdapat kendala dalam pendaftaran, dapat berjalan lancar.
Menanggapi pembahasan produk ini, Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tengah melakukan deregulasi yang menekankan mekanisme lebih mudah untuk pendaftaran produk susu dan turunannya.
Upaya ini untuk mendukung naiknya permintaan produk susu dan turunannya dengan program pemerintah baru, yaitu susu gratis untuk siswa.
Baca Juga: Vokasi Kemendikbudristek Siap Jadi Mitra ESDM, Konversi Motor Listrik
Dalam pertemuan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan dampak penerapan aturan uji tuntas (due dilligence) Inggris bagi produk kelapa sawit Indonesia serta mengharapkan perlakuan aturan yang adil.
"Saat ini Indonesia menyuarakan ketidaksetujuan penerapan kebijakan Uni Eropa terhadap produk keberlanjutan. Indonesia dengan Malaysia mengupayakan pengelolaan soal aturan produk keberlanjutan," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Kedua menteri juga membahas gagasan kerja sama perdagangan bebas, serta aksesi Indonesia sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), serta kerja sama regional.
Berita Terkait
-
Penjualan Mobil Tembus 81.159 Unit, Mendag Sebut Daya Beli Masyarakat Terjaga
-
Inggris Kerahkan Kapal Perusak Tipe 45 dan Sistem Otonom Canggih ke Selat Hormuz Iran
-
Jelang Lebaran, Mendag Budi Santoso Pasang 'Mata' di 550 Pasar Pantau Harga Bapok
-
Klaim Mendag Busan: Pedagang Mudik, Harga Pangan Tetap Adem di Pasar Rawasari
-
Sidak Pasar Rawasari, Mendag Busan Pastikan Harga Pangan Stabil Jelang Lebaran
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik