Suara.com - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi usulan Kota Solo menjadi daerah istimewa.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut keputusan itu berada di pemerintah.
"Konteksnya bukan daerah mana, apakah istimewa atau tidak, itu pengertian daerah otonom baru. Maka kebijakan yang mesti dilakukan apakah pemerintah akan membuka itu?" kata Ganjar ditemui wartawan di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (26/4/2024).
Dia juga mempertanyakan bagaimana proses yang harus dilalui, suatu wilayah yang dijadikan kota istimewa layak.
"Sebenernya itu proses umum yang harus diikuti saja, jadi bukan soal tempat tertentu karena yang minta banyak," ujarnya.
Dia mengungkap pengalaman saat menjadi anggota DPR RI. Terdapat wilayah yang mengingingkan pemekaran menjadi daerah otonomi khusus.
"Persisnya ketika saya meninggalkan DPR dulu itu ada ratusan juga," katanya.
Terkait usulan Kota Solo atau Surakarta menjadi daerah istimewa pertama kali disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima. Politisi PDI Perjuangan itu mengaku mendengar adanya usulan itu.
Aria mengaku setuju saja jika sebuah kota dijadikan sebagai daerah istimewa. Namun harus dilihat kepentingan di daerah tersebut.
Baca Juga: Komentar Ganjar Soal Isu Matahari Kembar di Pemerintahan Prabowo
"Kami setuju saja dengan yang namanya daerah keistimewaan. Tapi keistimewaan ini kan juga ada sesuatu yang memang untuk dalam kepentingan tidak daerah," kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Tapi daerah istimewa itu selalu ada irisan antara kepentingan global, kepentingan pusat, kepentingan regional dan daerah," sambungnya.
Menurut dia, untuk mewujudkan usulan daerah istimewa tersebut harus melalui kajian yang mendalam. Tidak bisa usulan hanya karena faktor-faktor tertentu.
"Karena pada prinsipnya negara kesatuan ini satu kesatuan wilayah, satu kesatuan administrasi, satu kesatuan ekonomi, yang antara daerah itu harus ada perasaan yang adil. Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain," katanya.
Dia pun menyampaikan Kota Solo menjadi salah satu wilayah yang diusulkan menjadi daerah istimewa.
"Seperti daerah Solo minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin daerah istimewa Surakarta. Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
Terkini
-
Pakar UGM Tolak Kampus Ikut Kelola MBG, Khawatir Perguruan Tinggi Kehilangan Independensi
-
Rasa Haru Selimuti Rumah Duka Haerul Saleh, Peti Jenazah Diantar Para Pimpinan BPK
-
Lantai 4 Rumah Anggota BPK Haerul Saleh Hangus 80 Persen
-
Kesaksian ART Selamat dalam Kebakaran yang Menewaskan Anggota BPK
-
Curhat ASN soal WFH Setiap Jumat: Bisa Hemat Rp 400 Ribu Sebulan tapi Banyak Distraksi
-
Waspadai Hantavirus, DPR Desak Pemerintah Perketat Bandara dan Pelabuhan
-
Tantangan Iklim Makin Kompleks, Pendekatan Interdisipliner Dinilai Jadi Kunci
-
Kisah Penjaga Perlintasan di Jogja: Lari Kibarkan Bendera Merah Hentikan Kereta saat Ada Mobil Mogok
-
Tewas Dalam Kebakaran, Jenazah Anggota BPK Haerul Saleh Dimakamkan di Kolaka
-
Mampu Serap Banyak Karbon, Lahan Gambut Jadi Fokus Penelitian Global Untuk Perkuat Kebijakan