Suara.com - Rhenald Kasali mengumumkan mundur dari jabatan Presiden Komisaris (Komisaris Utama/Komut) PT Pos Indonesia (Persero). Pengunduran diri Rhenald berlaku efektif sejak 20 April 2025.
"Saya sudah mengundurkan diri sejak 20 April yang lalu," kata Rhenald dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (26/4/2025).
Rhenald yang merupakan praktisi dan ilmuwan bisnis tersebut menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Pos Indonesia sejak empat tahun yang lalu.
Sebelumnya Rhenald Kasali merupakan Presiden Komisaris PT Telkom dan PT Angkasa Pura 2.
"Empat tahun di BUMN seperti PT Pos sudah cukup. Setelah ini tantangannya lain lagi," ujar Rhenald.
Saat ini Rhenald mendapat penugasan baru dalam bisnis internasional. Dirinya tengah menangani perusahaan besar lainnya dengan skala yang tergolong masif.
"Kami juga tengah menangani perusahaan-perusahaan besar yang skalanya masif dan strategis, jadi perlu konsentrasi tinggi," ungkapnya.
Selama menjadi komisaris di PT Pos, Rhenald Kasali aktif mendorong proses transformasi.
Sama seperti di PT Telkom yang membukukan banyak kemajuan saat itu, di PT Pos ia juga mendorong transformasi.
Saat ia masuk di PT Pos Indonesia, diketahui perusahaan mengalami banyak tekanan cashflow, SDM obselete dan jasa pos sudah ditinggalkan pelanggan.
Di era guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEBUI) ini, Pos ditransformasi menjadi perusahaan logistik dan berhasil membukukan laba.
Namun, masalahnya sebagian besar sumber daya manusia atau SDM adalah petugas pos yang terbiasa menunggu di loket-loket pos.
Oleh karena itulah dikembangkan teknologi dan hubungan kemitraan dengan para agen. Ke depan, menurut Rhenald, cash flow masih harus menjadi perhatian, perubahan pada kualitas SDM.
Di mana masih banyak pimpinan yang berpendidikan SLA membawahi sarjana juga harus segera dibenahi. Selain itu tentu juga masalah branding dan tata kekola yang perlu diperhatikan.
"Eksekutif harus bekerja dengan meritokrasi," jelas Rhenald Kasali.
Berita Terkait
-
Mensos Tinjau Penyaluran BLT Kesra di Bandung, PT Pos Indonesia: Target Rampung Akhir November
-
Belum Terima BLTS? PT Pos Indonesia Pastikan Surat Pemberitahuan Masih Terus Didistribusikan
-
Bansos Tetap Jalan Meski Sumatera Terendam Bencana, PT Pos Indonesia Pastikan Penyaluran Aman
-
Bank BJB Batalkan Pengangkatan Mardigu Wowiek dan Helmy Yahya Jadi Komisaris, Ada Apa?
-
Komisaris Utama PHE Lapor LHKPN, Harta Kekayaan Tembus Rp3,08 Triliun
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
Terkini
-
Masuk Dakwaan, 80 Konten Instagram Ini Jadi Senjata Jaksa Jerat Aktivis Delpedro Marhaen Cs
-
Badan Gizi Nasional Dorong UMKM dan Masyarakat Lokal Jadi Tulang Punggung Program MBG
-
58 Layanan Masyarakat Diusulkan Dicoret dari Keterlibatan Polri, Ada Pembuatan SIM Hingga SKCK
-
Anggota DPR Dorong Satgas Pascabencana Sumatera Bekerja Cepat: Jangan Sekadar Rapat!
-
Jakarta Kebakaran Lagi, 10 Warung di Kalideres Ludes Terbakar
-
Pemprov Aceh Surati PBB Minta Bantuan, Komisi II DPR: Tak Usah Diperdebatkan
-
Terungkap, Ada Nama Kakak Najwa Shihab di Grup Mas Menteri Core Team Nadiem Makarim
-
Gubsu Bobby Nasution: Pemerintah Pusat Sangat Membantu Pemulihan Pascabencana
-
Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB, Nasir Djamil: Bukan Berarti Pusat Tak Sanggup, Ini Misi Kemanusiaan
-
Kuasa Hukum Kerry Sebut Tak Ada Dakwaan Soal Pengoplosan BBM di Kasus Pertamina