Ketimbang Kirim Siswa ke Barak TNI, Mestinya Dedi Mulyadi Dibenahi Kualitas Guru dan Sistem Sekolah

Suara.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi disarankan untuk membenahi kualitas guru dan sistem pengajaran daripada mengeluarkan ancaman untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Itje Chodidjah menganggap niatan Dedi Mulyadi itu kepada anak-anak sekolah  berlebihan.

Dia beranggapan kalau hal itu lebih efektif menjadi solusi atas pendidikan karakter anak.

Menurut Itje, wacana Dedi untuk mengirimkan siswa ke barak militer berpotensi tidak mampu mendeteksi penyebab buruknya karakter siswa. 

"Sekolah benahi, guru benahi. Itu kan lagi beredar data dari KPK, berapa banyak, berapa persen guru yang sering meninggalkan kelas tanpa alasan, jam kosong. Itu yang diperbaiki. Jangan yang rusak fondasinya yang diperbaiki jendelanya, kalau ibaratnya itu rumah," kata Itje Chodidjah kepada Suara.com saat dihubungi pada Senin (28/4/2025).

Itje Chodidjah menekankan, pemerintah seharusnya memperbaiki akar masalahnya yang sebenarnya ada di sekolah. Dia berpandangan kalau sekolah yang bertanggungjawab sebagai lingkungan terdekat yang membentuk karakter siswa, di luar keluarganya.  

Sekolah juga menjadi tempat berkumpulnya anak-anak dari berbagai latar belakang keluarga yang kemudian dibangun kualitas spiritualnya, kualitas intelektual, kualitas emosional, hingga kualitas fisiknya.

"Padahal ketika berbicara karakter, kalau sudah SMA itu sudah jadi. Dan penguatan karakter itu ada di SD, mulai dari Paud sampai SMP itu adalah usia perkembangan psikologis anak yang kenceng-kenceng-nya. Ketika sudah SMA itu sudah menuai hasil dari apa yang dilakukan sebelumnya selama 12 tahun, dari Paud sampai SMP," ujar Itje Chodidjah.

Oleh karena itu, sekolah harus tetap menjadi pondasi dari pembentukan karakter anak. Itje menekankan bahwa membenahi persoalan karakter siswa sebenarnya kompleks. Sehingga tidak bisa menggunakan cara instan dengan mengirimkan anak ke barak militer selama enam bulan tanpa diberikan sekolah formal. 

"Kalau kita melihat compang-campingnya sekolah, maka di situlah lakukan perbaikan. Dan dinas pendidikan di Provinsi Jawa Barat itu punya kantor-kantor dinas di setiap kecamatan kalau tidak salah. Itu yang perlu diefektifkan peran dan fungsinya, peran pengawas, peran guru untuk sejatinya guru itu ngapain," beber Itje Chodidjah. 

Baca Juga: Dicap Koplak, Ekonom Ferry Latuhihin Skakmat Kepala Bappenas soal MBG: Ini Sekolahnya di Mana?

Ancam Kirim Siswa ke Barak Tentara

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menyampaikan rencana memasukan siswa bermasalah ke barak militer itu akan dimulai pada 2 Mei 2025. Dedi Mulyadi mengatakan rencana tersebut bagian dari pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan dan bekerja sama dengan TNI dan Polri.

Pemprov Jabar bahkan telah menyediakan sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang disiapkan oleh TNI. Peserta program, dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal, untuk diikutkan program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa.

"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi Mulyadi. 

Pembiayaan program akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.

Selain fokus pada siswa, Dedi juga bakal memperhatikan kesejahteraan dan kualitas guru, termasuk proses rekrutmen yang menurutnya harus dilakukan secara transparan dan profesional. "Ke depan, guru di Jabar harus memiliki karakteristik yang terstandar serta mengikuti pelatihan karakter," tutur Dedi.