Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan rencana kebijakan kontroversial namun visioner, menjadikan kepesertaan dalam program Keluarga Berencana (KB), khususnya bagi pria, sebagai syarat utama untuk menerima bantuan dari pemerintah provinsi.
Mulai dari beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, hingga bantuan sosial lainnya. Langkah ini, menurut Dedi Mulyadi, bukan semata-mata pembatasan, melainkan sebuah upaya penataan yang berpihak pada keadilan sosial.
Dalam rapat koordinasi bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan perwakilan kementerian, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa bantuan negara selama ini cenderung menumpuk pada keluarga yang sama, yang seringkali memiliki banyak anak tanpa perencanaan matang.
“Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi yang dijamin keluarga itu-itu saja. Negara jangan memikul beban dari satu keluarga terus menerus,” ujar Dedi Mulyadi seperti dikutip ANTARA pada Selasa (29/4/2025).
Ia mengungkapkan kegelisahannya terhadap fenomena keluarga miskin yang terus memiliki anak dalam jumlah besar, sementara kebutuhan dasarnya saja belum tercukupi.
Salah satu cerita yang menggambarkan realitas ini adalah pertemuannya dengan seorang ayah di Majalengka yang memiliki 10 anak, sementara istrinya sedang hamil anak ke-11. Anak-anak mereka harus turun ke jalan menjajakan kue demi membantu perekonomian keluarga.
Kenapa KB Harus Jadi Syarat?
Dedi Mulyadi melihat bahwa untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam penyaluran bantuan, program KB harus terintegrasi dengan sistem data kependudukan.
Nantinya, sebelum bantuan diberikan, pemerintah kata dia harus memeriksa apakah keluarga tersebut telah menjadi peserta KB, khususnya KB pria seperti vasektomi. Jika belum, maka mereka diminta untuk menjalani program KB terlebih dahulu.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Melunak usai Ngotot Berdialog, Sebut Aura Cinta Bukan Anak SMA dan Berstatus Bintang
“Ini serius. KB-nya harus KB laki-laki. Karena kalau perempuan, banyak masalahnya. Misalnya lupa minum pil, atau lainnya. Kalau laki-laki kan lebih pasti,” jelas Dedi Mulyadi.
Kebijakan ini dinilai Dedi Mulyadi bisa dijadikan sebagai jalan keluar, mengingat saat ini keluarga tidak mampu banyak yang melahirkan dengan cara operasi sesar, yang per tindakannya saja sedikitnya Rp25 juta.
"Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makannya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup, menafkahi dengan baik," ucap Dedi Mulyadi.
Selain itu, kebijakan ini juga menyoroti fakta bahwa banyak masyarakat masih berpegang pada prinsip lama: “banyak anak, banyak rezeki.”
Padahal, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, banyak anak justru bisa menjadi beban berat, terutama jika orang tua tidak mampu memberikan pendidikan, nutrisi, dan perhatian yang cukup.
Reaksi Warganet: Pro dan Kontra
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
Terkini
-
Benarkah KUHAP Baru Bisa Mengancam? Ini Isi Lengkap Pasal-pasal Soal Penyadapan Hingga Penahanan
-
Drama Penangkapan Maling Motor di Cengkareng: Ada Wanita dan Pengakuan Palsu!
-
Ultimatum Pramono ke Transjakarta: Citra Perusahaan Tak Boleh Rusak, Tindak Tegas Pelaku Pelecehan
-
Jurus Pramono Anung Agar Insiden SMAN 72 Tak Terulang: Konten Medsos Pelajar Jakarta akan 'Disortir'
-
KUHAP Baru Akhirnya Sah Gantikan Aturan Lama Warisan Kolonial, Apa Saja Poin Pentingnya?
-
Cemburu Berujung Maut: Teriakan Minta Tolong Bongkar Aksi Sadis Pembunuhan di Condet!
-
Prabowo Setuju RUU Kuhap Disahkan Jadi UU, Fokus Berantas Kejahatan Siber dan HAM
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
DPR Ketok Palu KUHAP Baru: Penjara Tak Lagi 'Suka-suka', Pemeriksaan Wajib Direkam Kamera
-
Garis Pertahanan Terakhir Gagal? Batas 1,5C Akan Terlampaui, Krisis Iklim Makin Gawat