Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menggalakkan program Barak Militer untuk anak-anak remaja yang ada di Jawa Barat.
Menurut Dedi Mulyadi, program barak tersebut dikhususkan bagi anak-anak yang mengalami perilaku bar-bar dan kenakalannya sudah sampai tindak kriminal.
Dedi Mulyadi menilai bahwa masalah anak-anak remaja yang nakal ini sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
“Masalah anak-anak remaja yang mengalami perilaku bar-bar atau kenakalan karena usianya yang lagi sangat puber itu tanggung jawab orangtua dan negara,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari instagramnya @dedimulyadi71, Selasa (29/4/25).
“Problem kenakalannya sudah akut sampai pada tindak kriminal, dari mulai penganiayaan bahkan pembunuhan, ini tidak bisa dibiarkan, kita bisa kehilangan 1 generasi,” sambungnya.
Kebijakan Barak militer bagi anak-anak nakal ini menurut penjelasan Dedi adalah untuk mengembalikan jati diri dan pola disiplin pada anak.
“untuk itu kebijakan barak militer bagi anak-anak nakal adalah kebijakan yang bertujuan mengembalikan jati diri anak pada pola disiplin, dan pola perilaku hidup yang sesuai sikap masa remajanya, terarah, memiliki visi dan memiliki masa depan yang baik,” urainya.
Barak Militer disebut sebagai salah satu trobosan bagi orangtua yang selama ini sudah kewalahan menghadapi anaknya.
“Program ini salah satu trobosan, mengingat begitu luasnya perilaku kenakalan yang terjadi pada saat ini, dan begitu beratnya orangtua menghadapi mereka,” sebutnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Bicara Soal Aura Cinta Dan Remaja : Problemnya Kini Makin Akut Dan Ngeri
“Karena orangtua menegur bukannya diikuti, malah ada ancaman penganiayaan bahkan pembunuhan,” tambahnya.
Dedi menjelaskan jika program barak militer ini harus tetap dengan persetujuan orangtua, mengingat anak-anak masih di bawah perwalian orangtua.
“Untuk program ini, nanti mereka yang mengikuti pelatihan Pendidikan disiplin, mentalitas dan mengembalikan perilakunya pada perilaku yang mandiri harus berdasarkan persetujuan orangtuanya, karena bagaimanapun mereka masih di bawah perwalian orangtua,” jelasnya.
Meski terdengar sedikit menyeramkan bak Latihan militer orang-orang profesional, namun Dedi menegaskan jika program ini bukanlah pola pendidikan perang.
“Pola Pendidikan militernya bukan pola Pendidikan perang, tapi pola Pendidikan berolahraga, berkesenian, mengembangkan niat dan bakat, membangun disiplin dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali, membangun keteraturan pola makan dan pola minum, menjauhkan mereka dari merokok dan penggunaan obat-obat terlarang,” urainya.
Selain itu, pola Pendidikan di Barak Militer ini nantinya juga akan tetap disesuaikan dengan jenjang Pendidikan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar