YLBHI Desak Reformasi Polri: Pelayanan Buruk, Banyak Personel Langgar Hukum

Sebelumnya, Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan Kapolri yang paling buruk selama sejarah terbentuknya Polri, pasca-reformasi.

Hal ini, kata Bambang, karena banyak kebijakannya yang tidak konsisten. Terlebih begitu kasus, dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh personelnya selama periode Sigit menjabat.

“Tetapi personel yang melakukan pelanggaran pidana tidak diproses hukum secara jelas. Kemudian mereka juga masih dipertahankan sebagai anggota kepolisian,” kata Bambang, saat ditemui Suara.com, di YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Bambang mengatakan, hal ini dapat mencerminkan Sigit sebagai orang yang tidak tegas dalam penegakan hukum. Jika di pihak internal saja Sigit tidak mampu melakukan tindakan tegas, maka bagaimana bisa ia menegakkan hukum di tengah masyarakat.

“Ini kan sangat memprihatinkan,” ucap Bambang.

Bambang menyebut sejumlah kasus yang dianggap tidak tuntas ditangani Polri saat era kepemimpinan Sigit, diantaranya judi online hingga tambang ilegal, serta kasus-kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh para personelnya.

“Artinya komitmen Pak Kapolri terkait upaya pendekaan hukum yang berkeadilan ini masih hanya sekedar jargon. Makanya saya sampaikan, ini terburuk,” katanya.

Bambang mencontohkan sejumlah nama jenderal bintang 4 yang pernah menjabat sebagai Kapolri. Banyak mantan Kapolri yang mencerminkan sesuatu yang positif, baik dari gaya hidup maupun prestasinya.

“Pak Sutanto yang berhasil menekan judi, kemudian Pak Sutarman yang memberikan contoh kesederhanaan. Pak Tito Karnavian yang sangat berprestasi,” katanya.

Baca Juga: Ditemui Perwira Polri Siswa Sespimmen, Jokowi: Mereka Tanya soal Leadership

Jika dibandingkan dengan Kapolri lainnya, masa jabatan Sigit begitu panjang. Hal ini juga yang memperburuk kinerjanya.

Sehingga saat ini pemerintah diminta agar segera melakukan pergantian di tubuh polri terutama di kalangan pimpinan Polri.

“Semakin panjang masa jabatannya, ya resikonya akan semakin buruk. Makanya evaluasi Kapolri itu sangat penting sekali dilakukan oleh presiden, ini juga sekaligus untuk memberikan penyegaran pada organisasi Polri,” jelasnya.

“Tanpa ada penyegaran, tanpa komitmen kesinambungan reformasi itu tidak ada,” tambah dia.